MALANG (Lenteratoday) - Sebanyak 78 catatan strategis dan evaluasi, diberikan oleh DPRD Kota Malang kepada Pemkot terkait dengan Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2023.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan catatan strategis tersebut disoroti sebagai panduan perbaikan, untuk meningkatkan pelayanan publik serta mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi Pemkot Malang.
"Harapannya ini bisa dijadikan saran perbaikan dan evaluasi, karena pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif. Maka kewajiban kami sebagai legislatif, sama-sama memperbaiki pelayanan publik untuk masyarakat Kota Malang," ujar Made usai memimpin rapat paripurna, Senin(13/5/2024).
Lebih lanjut, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono juga menyoroti sejumlah masalah yang dihadapi dalam LKPJ APBD Tahun 2023 ini. Menurut Trio, 78 poin penting ini menjadi fokus perhatian DPRD Kota Malang, mulai dari struktur organisasi Pemkot hingga nasib perbaikan 3 pasar di Kota Malang.
Diantaranya Trio menyoroti kekhawatiran terhadap kondisi organisasian perangkat daerah yang menurut dewan, masih dipenuhi dengan kekosongan jabatan dan pengisian jabatan dengan pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini, sambungnya, dikhawatirkan akan berdampak negatif pada kinerja perangkat daerah.
"Oleh karena itu, DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang untuk secara serius membenahi manajemen kepegawaian yang tidak baik, terutama bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang seharusnya mendapat promosi dan kenaikan jabatan," ungkapnya.
Selain itu, masalah yang diangkat yakni terkait dengan keberadaan pasar Blimbing dan Pasar Induk Gadang (PIG) yang terbengkalai selama lebih dari 10 tahun. Trio menyampaikan, DPRD Kota Malang minta keseriusan Pemkot untuk segera membentuk tim khusus guna menyelesaikan masalah ini, serta mengalokasikan anggaran untuk perawatan terutama pada pasar Blimbing.
Tak hanya itu, dalam 78 poin itu juga menyoroti terkait Pendapatan Asli Daerah. Trio mengungkapkan PAD Kota Malang untuk Tahun Anggaran 2023 kemarin, baru mencapai 79,1 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara perencanaan target PAD dengan potensi nyata PAD, yang dapat berdampak pada keseimbangan keuangan daerah.
"Selain itu, pendapatan dalam sektor pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD yaitu sebesar Rp 610 miliar, namun masih jauh dari target yang sebesar Rp 834 miliar atau terealisasi setara dengan 79,1 persen," jelasnya.
Terkait hal ini, Trio menyebut tidak tercapainya target PAD dapat mengganggu keseimbangan neraca pendapatan dan belanja, serta mengakibatkan ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Oleh karena itu, pihaknya juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menyusun strategi dan inovasi guna memenuhi target pendapatan, dengan tujuan untuk mencapai kemandirian keuangan daerah.
Reporter:Santi Wahyu/Editor:Ais
.jpg)
