SURABAYA (Lenteratoday) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengingatkan calon peserta Pilkada, baik calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, maupun wali kota-wakil wali kota, untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang. Utamanya, peringatan tersebut ditujukan kepada calon petahana.
Tanak menegaskan bahwa calon yang menggunakan uang untuk memenangkan pemilihan cenderung akan melakukan korupsi jika terpilih. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon yang terlibat dalam politik uang, terutama jika calon tersebut menggunakan fasilitas negara, yang jelas tidak dibenarkan.
"Jika masyarakat menemukan calon kepala daerah yang melakukan politik uang, segera laporkan ke polisi, KPU, atau Bawaslu. Jika calon tersebut terpilih dan kemudian melakukan korupsi, KPK akan turun tangan karena itu adalah kewenangan kami," ujar Tanak, Jumat (14/6/2024).
Tanak juga menekankan pentingnya menjalankan kampanye yang baik, menyapa masyarakat, dan menyusun program yang menyentuh kepentingan rakyat. "Jangan takut tidak terpilih. Selama sosialisasi berjalan baik dan program yang ditawarkan relevan dengan kebutuhan rakyat, masyarakat akan simpatik," tegasnya.
Ia mengajak semua pihak untuk menghindari praktik politik uang agar Pilkada dapat berlangsung aman dan jujur. Sebagai contoh, Tanak menceritakan kasus di Pilkada Makassar di mana semua partai dibeli oleh salah satu calon, namun yang menang justru kotak kosong. (*)
Reporter: Pradhita (mg) | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
