MALANG (Lenteratoday) - DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan membidik target APBD 2024 yang cukup ambisius, yakni sebesar Rp 1,2 triliun. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi PAD APBD tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 970 miliar.
Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrochman, mengatakan selama tiga tahun terakhir, capaian PAD Kota Malang memang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, PAD mencapai Rp 430 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 566 miliar pada tahun 2022, dan Rp 792 miliar pada tahun 2023.
Meskipun ada peningkatan signifikan setiap tahunnya, menurutnya total capaian tersebut masih belum mencapai angka Rp 1 triliun.
"Berdasarkan kajian dewan, PAD Kota Malang sebenarnya memiliki potensi untuk mencapai Rp 3 triliun. Potensi ini bisa dicapai jika beberapa jenis pajak yang selama ini dilimpahkan ke provinsi dikembalikan ke pemerintah kota, seperti pajak kendaraan bermotor," ujar Abdurrochman, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Senin (17/6/2024).
Namun, hingga saat ini, politisi PKB ini menyebutkan, pajak-pajak tersebut belum dilimpahkan. Oleh karena itu, sambungnya, dewan meminta Pemkot Malang untuk memaksimalkan potensi PAD yang ada.
"Fokus utama adalah pada pajak daerah yang memiliki target paling tinggi, serta retribusi daerah," ungkapnya.
Untuk tahun ini, pria yang akrab dengan sapaan Abah Dur tersebut menjelaskan, target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 806 miliar, sementara target retribusi berada di angka Rp 56 miliar.
"Tahun kemarin PAD tidak mencapai Rp 1 triliun. Harapan kami tahun ini ada peningkatan signifikan hingga mencapai Rp 1,2 triliun," jelasnya.
Ditegaskannya, bahwa peningkatan PAD sangat krusial untuk kelangsungan pembangunan Kota Malang. Terutama untuk sektor-sektor vital seperti infrastruktur dan jaminan kesehatan masyarakat. "Selain pajak dan retribusi, Pemkot bisa mengandalkan pendapatan dari sewa aset," sambungnya.
Menurutnya, skema sewa aset perlu diperbaiki agar pendapatan dapat lebih optimal. Ia mencatat, sewa aset seringkali jauh lebih murah dibanding harga sewa umum, hanya sekitar 20 persen dari harga pasar. "Setidaknya nilai sewa bisa mencapai 50 persen dari harga umum, agar pendapatan sewa bisa dikelola untuk kepentingan masyarakat," jelas Abah Dur.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan bahwa realisasi PAD yang mencapai Rp 1 triliun kemungkinan besar baru akan tercapai pada tahun 2025. Menurut Wahyu, hal ini dikarenakan adanya tambahan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang diharapkan akan dilimpahkan kembali ke pemerintah kota.
Meskipun demikian, Wahyu menegaskan pihaknya akan berusaha memaksimalkan realisasi PAD di tahun ini. "Target yang ditetapkan adalah Rp 970 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi, ya harus ada peningkatan setiap tahunnya, dan kami optimistis tahun 2025 bisa mencapai di atas Rp 1 triliun," tuturnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
