MALANG (Lenteratoday) - Dari sekitar 80.000 UMKM yang ada di Kota Malang, baru 21.270 di antaranya yang telah terkurasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.
Data ini mencerminkan masih banyak UMKM yang belum melalui proses seleksi atau verifikasi oleh pemerintah. Mulai dari penilaian kualitas produk, legalitas usaha, hingga kesiapan untuk mendapatkan dukungan permodalan. Sehingga belum teridentifikanya puluhan ribu UMKM ini, juga menghambat program dukungan dan pendampingan lebih lanjut yang dilakukan oleh Pemkot Malang.
Menyikapi hal tersebut, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan siap mengambil langkah proaktif untuk turun langsung ke lapangan dan mendampingi para pelaku UMKM.
"Saya minta Diskopindag proaktif terhadap UMKM agar kita tahu langsung keluhan yang dihadapi para pelaku UMKM," ujar Wahyu, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (19/6/2024).
Wahyu menekankan, dibanding menunggu para pelaku UMKM datang kepada pemerintah untuk meminta bantuan atau menyampaikan keluhan. Menurutnya, alangkah lebih baik jika pemerintah yang justru aktif mendatangi langsung pelaku UMKM.
Wahyu menambahkan, pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM merasa didukung dan didengar oleh pemerintah setempat. "Jadi bukan mereka yang datang ke kita. Tapi kami yang langsung turun ke pelaku UMKM," tegasnya.
Lebih lanjut, dengan mendatangi langsung para pelaku UMKM, Wahyu juga berkeinginan untuk memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM, mulai dari produksi, pemasaran, hingga akses permodalan.
"Kami ingin melihat secara langsung bagaimana proses produksi dan pemasaran mereka, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada. Dengan demikian, kami bisa memberikan solusi yang tepat," tambah Wahyu.
Sebagai bagian dari inisiatif ini, Wahyu juga telah menggagas program "Sahabat UMKM" yang bertujuan untuk memberikan pendampingan intensif dan dukungan berkelanjutan bagi UMKM di Kota Malang. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
