JAKARTA (Lenteratoday) - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi merespon kabar KPK yang bakal mendalami dan menanyakan perihal demurrage beras, dirinya menyatakan demurrage beras adalah hal yang biasa dalam bongkar muat.
"Demurrage itu biaya tambahan yang timbul karena keterlambatan bongkar muat di pelabuhan, ini hal yang biasa. Misalnya, bongkar muat jadwalnya 5 hari, tapi karena cuaca jadi 7 hari karena pelabuhan penuh dan lainnya," ujarnya, Sabtu (22/6/2024).
Dirinya juga memastikan bahwa pihaknya telah memperhitungkan dan berusaha meminimumkan setiap bagian dari biaya demurrage beras agar tidak lebih dari 3 persen.
"Sudah diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor, ada negosiasi juga mana yang bisa dicover insurance, mana yang jadi tanggung jawab shipping. Jadi demurrage itu hal logis dan konsekuensi dari kegiatan ekspor impor," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa posisi pihaknya dalam hal ini sebagai pihak yang menugaskan Bulog.
"Demurrage hal yang biasa ya terutama dalam business to business (B2B), saya juga pastikan beras yang dikelola Bulog masih dalam jumlah aman, total 1,7 juta ton dan akan terus bertambah seiring penyerapan dalam negeri," tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa sampai tengah bulan Juni, Bulog konsisten menyerap produksi dalam negeri dengan melalui berbagai program.
"Sampai tengah Juni Bulog konsisten menyerap produksi dalam negeri total hampir 700 ribu ton, itu berjalan melalui program yang baik, seperti Jemput Gabah, Mitra Petani, dan Makmur, dengan ini pemerintah fokus untuk memperkuat stok dan menabung beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)," tandasnya. (*)
Reporter: Pradhita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
