Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya mencapai Rp 819miliar. Alokasi anggaran ini berbanding lurus dengan kerja keras Wali KotaSurabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yangall out dan tak kenal lelah dalam menangani pandemi global ini.
Anggaranini berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD Provinsi, APBDSurabaya, hingga bantuan dari pihak swasta atau CSR. Perencanaan hinggarealisasi anggaran ini selalu didampingi jajaran kejaksaan, kepolisian, BPKP(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur, dan InspektoratSurabaya.
SekretarisGugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya yang sekaligusSekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan, mengatakan dalam rangkamenangani Covid-19 ini, Pemkot Surabaya memfokuskan anggaran pada dua sektor,yaitu Jaring Pengaman Sosial dan sektor kesehatan. Di dua sektor ini, totalanggarannya sebesar Rp 819 miliar atau Rp 819.521.262.040. “Anggaran iniuntuk penanganan Covid-19 hingga Juli 2020, sehingga anggaran ini sudah adayang terealisasi dan untuk Bulan Juli sudah siap direalisasikan,” tegas Hendro.(Rincian realisasi dan yang siapdirealisasikan bisa dilihat di infografis).
Menurutnya,anggaran Rp 819.521.262.040 itu berasal dari APBN sebesar Rp 552.862.025.000,kemudian dari APBD Provinsi sebesar Rp 49.657.000.000, lalu dari APBD Surabayasebesar Rp 136.246.514.992, dan dari CSR sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 setaradengan Rp 60.160.162.048, ditambah pula dengan pelayanan mobil BIN dan BPNPBberupa rapid tes dan swab tes setara dengan Rp 20.595.560.000. “Anggaran initidak menutup kemungkinan akan bertambah jika sampai Bulan Juli pandemi inibelum selesai,” kata dia.
Hendromemastikan bahwa alokasi anggaran ini tersalurkan melalui beberapa program.Khusus Jaring Pengaman Sosial, pemkot mendapatkan bantuan dari APBN berupaProgram Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 43.499 keluarga tidakmampu yang dalam satu keluarga tersebut terdapat ibu hamil, lansia, anaksekolah, dan/atau disabilitas. PKH ini diberikan sejak Januari-Desember dandirealisasikan per triwulan.
Adapula program sembako dari Kemensos (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) yangdiberikan kepada 111.961 keluarga tidak mampu dengan nominal sebesar Rp 150ribu per bulan pada Bulan Januari dan Februari. Kemudian, sejak Bulan Maret danseterusnya sebesar Rp 200 ribu per bulan. Di samping itu, ada juga BantuanSosial Tunai (BST) yang diberikan kepada 166.394 keluarga sebesar Rp 600 ribuper bulan. “Pemkot juga mendapatkan bantuan dari Presiden berupa sembako yangdiberikan kepada 10 ribu keluarga, yang nilainya setara dengan Rp1.595.000.000,” kata dia.
Sedangkanbantuan dari APBD Provinsi berupa top upprogram sembako (BPNT) yang diberikan kepada 93.673 keluarga penerima ProgramSembako Kemensos sebesar Rp 100 ribu per bulan. Ada juga bantuan dari APBDProvinsi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada 38.198keluarga sebesar Rp 200 ribu per bulan. Bahkan, pemkot juga mendapatkan bantuandari CSR berupa sembako sebanyak 108.170 paket. “Jadi, total anggaran darisektor jaring pengaman sosial sampai dengan rencana Bulan Juli sebesar Rp577.090.962.405,” tegasnya.
Selanjutnya dalam sektor kesehatan, pemkot mendapatkan bantuan dari APBN berupa alat pelindung diri seperti baju hazmat dan masker N95. Pemkot juga mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi berupa alat pelindung diri seperti baju hazmat dan masker N95. “Kalau dari APBD Surabaya, kami sudah sediakan anggaran sebesar Rp 136.246.514.992, dan realisasi sampai dengan Bulan Juni sebesar Rp 52.992.170.639 dan rencananya Bulan Juli realisasi sebesar Rp 83.254.344.353,” kata Hendro.
Menurutnya,anggaran ini untuk biaya pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19, penyediaanobat, sarana kesehatan, penyediaan rumah isolasi dan sarana prasarananya,thermo gun, desinfektan, kelengkapan pelindung diri berupa baju hazmat,kacamata goggle dan masker, bilik sterilisasi serta pengadaan wastafel.
Hendrojuga menjelaskan tentang berbagai bantuan dari CSR dalam bidang kesehatan,seperti alat rapid tes, swab tes, dan berbagai alat kesehatan lainnya. Disampingitu, ada pula bantuan pelayanan rapid tes kepada 34.876 orang dan tes swab kepada8.731 orang yang dilakukan oleh mobil BIN dan BPNPB pusat. “Jadi, total anggarandari sektor kesehatan, baik yang preventif maupun kuratif sampai dengan rencanaBulan Juli sebesar Rp 242.430.299.635,” imbuhnya.
Sementaraitu, Kepala Inspektorat Kota Surabaya Rachmad Basari memastikan bahwa semua bantuan CSR yang berasaldari masyarakat langsung dimasukkan datanya ke aplikasi internal inspektorat,sehingga dia bisa mengetahui ketersediaan bantuan tersebut secara update.Kemudian, bantuan tersebut dikapitalisasikan dan totalnya hingga 30 Juni 2020,setara dengan nilai Rp 60.160.162.048. “Bantuan dari CSR ini rutin kitapublikasikan di website: surabaya.go.id dan selalu kami laporkan kepada DPRDSurabaya,” kata Basari.
Iajuga memastikan bahwa sejak awal penganggaran hingga realisasi anggaranpenanganan Covid-19 ini, selalu dimonitor atau didampingi oleh jajarankejaksaan, kepolisian, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) JawaTimur, dan Inspektorat. Hal ini penting untuk memastikan penyalahgunaananggaran. “Dan Alhamdulillah hingga saat ini lancar semuanya tanpa kendala,”imbuhnya.
KepalaBadan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya YusronSumartono memastikan bahwa anggaran penanganan Covid-19 di Kota Surabaya sudah disesuaikandengan kondisi di lapangan. Bahkan, pengalokasian itu sudah sejalan denganInstruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2020 serta Instruksi Mendagri nomor 1Tahun 2020 terkait refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatanpenanganan Covid-19. “Jadi, tidak ada prosentaseatau batas minimal anggaran yang harus digunakan untuk penanganan Covid-19 ini.Dan Alhamdulillah di Surabaya bantuan dari CSR sangat banyak, sehingga tentusangat membantu kami,” pungkasnya. (ADV)
.jpg)
