Evaluasi Kekurangan Siswa SD Negeri di Kota Malang, Pj Wali Kota Sebut Merger Sekolah Jadi Pertimbangan

MALANG (Lenteratoday) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan mengkaji solusi untuk mengatasi kekurangan siswa di beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Malang.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan dalam 1-2 hari ke depan, Pemkot akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan siswa.

Wahyu menyebut salah satu opsi yang dipertimbangkan, yakni penggabungan atau merger sekolah. Terutama di wilayah-wilayah Kota Malang, yang memiliki banyak SD Negeri berdekatan.

"Tadi saya sudah cek ke sekolah-sekolah, nanti dalam waktu 1-2 hari ini akan kami cek lagi laporannya seperti apa. Apa saja kendalanya sampai tidak memiliki jumlah siswa sesuai pagunya. Kita akan cek," ujar Wahyu, Senin(15/7/2024).

Disinggung mengenai kemungkinan penggabungan (merger) sekolah sebagai salah satu solusi, Wahyu mengaku tidak menutup kemungkinan akan menjalankan opsi tersebut.

"Bisa jadi. Tapi kan kita lihat nanti kelebihan dan kekurangannya. Kalau dimerger seperti apa, kalau tidak seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang, Dodik Teguh Pribadi menyebut beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah peserta didik baru di jenjang SD. Salah satunya yakni rendahnya tingkat kelahiran penduduk, yang berdampak pada berkurangnya jumlah anak usia SD.

Serta kondisi wilayah di Kota Malang yang memiliki banyak sekolah berdekatan. Menurutnya, hal ini membuat orang tua cenderung memilih sekolah yang dianggap lebih baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana turut memberikan penjelasan terkait kekurangan murid di beberapa SDN, usai pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online.

Suwarjana menegaskan tidak terpenuhinya pagu di beberapa sekolah akan segera terisi, menurutnya masih banyak masyarakat luar Kota Malang yang belum mendapatkan sekolah. Karena sebelumnya pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online.

Dengan adanya PPDB offline, diharapkan Suwarjana pagu di SD Negeri yang kekurangan siswa dapat segera terpenuhi.

"PPDB offline itu sampai terpenuhi pagunya, itu gak akan mengganggu proses KBM," tutupnya.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais