MADIUN (Lenteratoday) - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Budi Wahono, menilai adanya kasus penjualan pupuk organik yang ditangkap Polisi bukti OPD Jalan jalan sendiri-sendiri.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu seorang petani melenial Husein Fata Mizani (34), menceritakan pengalaman pahit saat ada anggota petani milenial ditangkap oleh anggota polisi dan diperas uang tebusan untuk menghentikan perkaranya.
Budi Wahono mengatakan jika sebenarnya produksi pupuk organik itu adalah program dari Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperta) Kabupaten Madiun sebagai usaha peningkatan ekonomi pera peternak dan pemanfaat limbah kotoran ternak.
Dalam hal ini petani atau peternak yang memproduksi pupuk tentunya akan memberikan nama atau lebel kepada produknya untuk memudahkan penjualan. Ketika nantinya ada produk harusnya OPD terkait juga melakukan pendampingan sehingga produk tersebut menjadi legal dimata hukum.
“Di posisi seperti ini OPD terkait harus turun memberi perlindungan kepada peternak tadi, karena menyangkut edar, ada jual, ada beli, dan ada produk barang,” kata Budi, Senin (22/7/2024).
Di sini, masih kata Budi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harusnya hadir sesuai syarat ketentuan produk tersebut. Jika sudah, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop) juga harus melakukan pembinaan selaku UMKM, jadi tidak bisa berdiri sendiri OPD harus bersinergi.
Terkait pihak Polri yang melakukan penindakan, Budi mengatakan itu tidak salah karena Pemkab Madiun kurang memperhatikan hal-hal yang menjadi tugasnya dalam pembinaan UMKM dan terkesan enggan jemput bola terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi masyarat kecil.
“Seharusnya setelah dinas itu membuat program atau mendorong perternak dalam membuat produk, harusnya ada pendampingan jangan dilepas begitu saja,” tegas Budi.
Politisi partai PDIP ini mengatakan saat ini para peternak muncul ketakutan untuk berinovasi karena kejadian sebelumnya. Menurutnya inilah pentinganya OPD bersinegi satu tujuan seperti dalam pembinaan, pengembangan program, dan legalitas produk mereka.
“Harus diperhitungkan tidak boleh ada ego antar OPD. Tapi, saat ini yang terjadi OPD jalan sendiri-sendiri,”tutup Budi.
Diberitakan sebelumnya, dalam acara sarasehan kelompok tani dan petani milenial bersama bapak Pj Bupati Madiun dan Forkopimda Kabupaten Madiun, di Pendopo Muda Graha, Selasa (16/7/2024).
Seorang petani melenial Husein Fata Mizani (34), menceritakan pengalaman pahit saat ada anggota petani milenial ditangkap oleh anggota polisi dan dimintai uang tebusan untuk menghentikan perkaranya. (*)
Repoter : Wiwiet Eko Prasetyo | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
