SURABAYA (Lenteratoday) – Komisi E DPRD Jatim meminta rencana perubahan anggaran Dinas Pendidikan Jatim difokuskan pada permasalahan guru honorer baik itu guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) sekolah negeri dan swasta.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih menilai bahwa rencana perubahan anggaran di Dinas Pendidikan yang terjadi penambahan Rp 419,76 miliar lebih ini cukup bagus. Dimana dengan penambahan anggaran maka anggaran Pendidikan akan mencapai Rp 9,57 triliun.
“Untuk sementara ini sudah bagus sebagai spending mandatori. Menurut undang undang Sisdiknas (Anggaran Pendidikan) itukan 20 persen itu sudah termasuk gaji, itukan kita sudah mencapai 27,18 persen,” kata Hikmah ditemui setelah Komisi E melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan, Senin (22/7/2024).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa peningkatan anggaran di Dinas Pendidikan salah satunya untuk pemenuhan BPOPP sampai 9 bulan baik sekolah negeri maupun swasta disamakan. “Ini menggembirkan kerena memang amanah dari komisi E dan dilintas fraksi itu memang tidak ada perbedaan respon perhatian negara pada sekolah negeri maupun swasta,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) nanti sebagian besar akan digunakan untuk tunjangan guru honorer dan BPOPP.
“Bagaimana kebutuhan Dinas Pendidikan terkait dengan BPOPP yang masih kurang dan juga bagaimana tunjangan guru yang lain yang memang harus segera kita laksanakan karena masih ada guru honorer baik itu GTT PTT yang harus kita berikan kekurangannya. Diantara yang belum itu kita masukkan di PAPBD sekitar Rp 200 miliar,” tandas Aries ditemui setelah hearing dengan Komisi E DPRD Jatim.
Aries menjelaskan untuk masalahan guru honorer setidaknya membutuhkan anggaran Rp 200 miliar. Sedangkan untuk BPOPP juga masih kurang selama enam bulan baik sekolah negeri maupun swasta. Selain itu juga akan ditambah tiga bulan lagi sehingga totalnya menjadi 9 bulan.
“Ini agak baik dibandingkan tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya kan negeri lebih banyak bulannya yang diberikan BPOPP dibandingkan swasta, tapi tahun ini semua sama sesuai dengan permintaan teman-teman DPRD agar disamakan saja jumlah BPOPP sama sama 9 bulan,” tandas Aries.
Dia juga menegaskan, penambahan anggaran tersebut supaya di akhir tahun nanti akan kurang jika menggunakan APBD murni, sehingga dilakukan penghitungan untuk PAPBD. “Berapa sih kekurangan untuk GTT dan PTT yang masih kurang diangaran murni sudah dihitung semuanya, sudah dipenuhi ini,” tandasnya.
Selain itu, penambahan anggaran juga akna digunakan untuk yang lainnya. Diantaranya adalah untuk perbaikan sekolah yang masih menjadi fokus dari Dinas Pendidikan. Di mana, jika menggunakan anggran murni maka masih kurang, sebab ada juga kebutuhan perbaikan sekolah yang rusak akibat bencana.
“Kita fokus untuk perbaikan terutama sekolah yang sama sekali belum mendapatkan perbaikan atau renovasi, kan banyak itu diberbagai kabupatan kota, itu perlu kita perhatikan kita fokus itu, jadi tidak berulang ulang ada sekolah yang terus terusan mendapat bantuan. Nanti kita cek kita rekapitukasi mana yang sudah, mana yang belum sama sekali,” katanya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
