SURABAYA (Lenteratoday) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Surabaya mengusulkan dua nama kader internal, untuk bertarung melawan pasangan petahana Eri Cahyadi - Armuji di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2024.
Kedua kader internal yang digadang-gadang tersebut yakni AH Thony dan Hadi Dediansyah. Mereka diusulkan DPC ke dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Gerindra, sebagai bakal calon wali (Bacawali) kota Surabaya 2024.
Menanggapi hal itu, AH Thony mengucapkan terima kasih atas munculnya dukungan tersebut. Bahkan ia mengaku siap mencalonkan dirinya jika partai mengusulkan, masyarakat mendukung, dan mendapat arahan langsung dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Kalau dari partai dan masyarakat tadi ketemu dan Pak Prabowo memerintahkan kepada saya atau ke siapa pun, kalau kader Gerindra pasti berangkat itu. Dalam kondisi apapun itu berangkat," kata AH Thony ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa(23/7/2024).
"Jadi, seluruh kader Gerindra kalau Pak Prabowo yang merintah berangkat semua, walaupun mereka ibaratnya ketua ranting kalau diperintah ya berangkat. Apalagi saya di tingkat DPC lalu diberi amanat partai untuk duduk sebagai anggota dewan, wakil ketua dewan. Jadi kalau diperintah berangkat," tambahnya.
Meski mengaku siap, Wakil Ketua DPRD Surabaya ini mengungkapkan persoalan lain jika dirinya maju sebagai Bacawali. Menurutnya, untuk maju di kepala daerah, seorang calon perlu mengukur juga rasionalitasnya.
Pasalnya, seorang Bacawali tidak cukup hanya berbekal kualitabilitas dan elektabilitas saja. Namun, kemampuan daripada finansial juga sangat menentukan.
"Cuma saya harus tahu diri kan. Karena ongkos demokrasi begitu besar. Saya tidak berani ambil formulir, mendaftar juga tidak. Artinya berangkat dari posisi saya sendiri tidak ada. Tapi kemudian dari masyarakat, dari partai yang mengusulkan, sebagai kader kita harus siap kalau memang dari DPP memerintahkan," tuturnya.
Ia juga menjelaskan di era demokrasi saat ini, pemilih kadang minta dihargai suaranya. Dalam kapasitasnya sebagai pelaku politik, meningkatknya ongkos rekrutmen politik ini sudah sering kali menjadi permasalahan bagi pemerintahan.
"Kalau ongkos politiknya mahal kita bisa melihat contoh di beberapa tempat, ada kepala daerah yang akhinya tertangkap KPK atau berurusan dengan hukum. Itu mestinya perlu dipikirkan, bagaimana seharusnya ongkos politik itu jadi lebih murah. Dan kembali lagi dukungan kepada saya, saya berterima kasih tapi kemudian mohon itu dipikirkan juga," tukasnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)
