SURABAYA (Lenteratoday) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada Senin (12/08/2024).
Dalam aksi tersebut, mereka berorasi untuk menyuarakan isu krusial yang mereka nilai merugikan masyarakat, seperti rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) dan konflik agraria yang belum terselesaikan.
Para mahasiswa ini diterima oleh Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari yang langsung menemui mahasiswa di lokasi aksi. Dalam kesempatan itu juga terjadi dialog antara mahasiswa dengan Hari Putri Lestari. Di hadapan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini, para mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka.
Aulia Thaariq Akbar, Mahasiswa Universitas Airlangga sekaligus Ketua BEM SI Jatim, menyatakan aksi ini berangkat dari permasalahan di Jatim akibat kebijakan pemerintah pusat. Isu yang dibawa oleh kelompok mahasiswa dan masyarakat mulai dari konflik agraria, pemberantasan HAM, dan reformasi institusi.
“Kami memang mengusung tajuknya Dasa Dosa Jokowi: Borok Jatim. Artinya kami ingin menyorot isu-isu nasional sekaligus daerah-daerah di Jatim,” ujar Ata sapaannya.
Ata menyebut, isu agraria yang saat ini menjadi sorotan. Salah satunya adalah Proyek Strategis Naisonal (PSN) Surabaya Waterfornt Land yang ada di pesisir utara Kota Pahlawan. Serta kasus petani Pakel, Kabupaten Banyuwangi.
Berikut adalah point tuntutan dari para mahasiswa:
Pertama, Pemberantasan HAM:
– Menuntut pemerintah untuk memastikan pengusutan Tragedi Kanjuruhan dilakukan hingga setuntas-tuntasnya;
– Menuntut Pemerintah Provinsi memberikan tempat tinggal yang layak untuk warga Rusunawa Gunungsari;
– Menuntut pemerintah memberikan tempat berjualan yang menguntungkan Pedagang Kutisari dengan 1 pasar dalam 1 kelurahan.
Kedua, Konflik Agraria :
– Menuntut mencabut HGU PT Bumi Sari Maju dan membebaskan petani pakel Pak Muhriyono;
– Menolak pembangunan PSN Surabaya Waterfront Land;
– Menuntut pemerintah untuk memperketat pengawasan serta menindak tegas
Perusahaan yang melanggar prosedur pengolahan limbah.
Ketiga, Reformasi Institusi ;
– Menolak dengan tegas RUU Polri dan RUU TNI;
– Menolak adanya komersialisasi pendidikan serta pembungkaman kebebasan akademik.
Perwakilan mahasiswa, Edo, menyatakan harapannya agar dialog dengan anggota DPRD Jatim yang terjadi dalam aksi tersebut ini menghasilkan keputusan yang berkeadilan dan tidak merugikan masyarakat lagi.
"Sehingga tadi setelah diterima oleh Ibu Hari Putri Lestari, kita buat nota kesepakatan dewan untuk bersama-sama memperjuangkan hal tersebut," terang Edo.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari, menyatakan bahwa BEM SI Jatim telah menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat melalui aksi demonstrasi ini. "Hari ini, BEM SI Wilayah Jawa Timur menjadi penghubung lidah rakyat dengan DPRD Jawa Timur. Atas nama pribadi, saya sangat mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat," ungkap Hari Putri Lestari, Senin (12/08/2024).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menuturkan, salah satu isu utama yang diangkat adalah rencana pembangunan PSN Surabaya Waterfront Land senilai 72 triliun rupiah di pesisir Kota Surabaya. Proyek tersebut dikhawatirkan akan mengancam mata pencaharian nelayan akibat kerusakan ekosistem pantai yang berujung pada hilangnya tangkapan ikan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dalam proyek reklamasi ini berpotensi memarjinalisasi masyarakat pesisir.
Hari Putri Lestari menyatakan bahwa karena proyek tersebut berskala nasional, ia akan meneruskan tuntutan mahasiswa kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti. Dia menekankan bahwa setiap proyek besar seperti ini harus melibatkan masyarakat dengan sosialisasi yang baik dan komprehensif.
"Titik tekan kami kepada pusat adalah bahwa ketika ke depan akan membuat agenda serupa, harus betul-betul melibatkan masyarakat dan harus ada sosialisasi yang baik serta komprehensif berkenaan dengan hal tersebut,"jelasnya.
Selain itu, Hari juga menyoroti permasalahan yang terjadi di Rusunawa Gunungsari. Ia mendorong agar Komisi D DPRD Jawa Timur segera melakukan dialog dengan sejumlah lembaga berwenang, serta bersama masyarakat dan mahasiswa yang mendampingi warga korban. "Saya mengingatkan Komisi D DPRD Jatim agar seluruh agenda tersebut termonitoring dan terjadwal dengan baik, dan harus segera terselaiakan," paparnya.
Sementara terkait dengan tuntutan mahasiswa yang mencakup konflik agraria, Hari berjanji akan menekan komisinya, yakni Komisi A untuk segera melakukan penyelesaian dengan memanggil sejumlah dinas terkait dan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. "Jika terbukti ada pelanggaran, kami setuju untuk adanya penindakan yang tegas," ujarnya. (*)
Reporter: Pradhita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
