MEDAN (Lenteratoday) - Bandara Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara yang dikelola PT Angkasa Pura Aviasi, ternyata belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 37,31 miliar lebih.
"Belum dilunasi PBB oleh PT Angkasa Pura Aviasi senilai Rp 37,31 miliar lebih," ujar Kabid PBB Bapenda Kabupaten Deli Serdang, Juniser Siregar, Rabu(14/8/2024).
Pihaknya mengimbau kepada para wajib pajak di Deli Serdang, khususnya PT Angkasa Pura Aviasi segera melakukan pembayaran PBB sebelum batas waktu pembayaran.
Yakni sebelum 31 Agustus 2024, para wajib pajak harus sudah membayar PBB. Apabila lewat dari tanggal tersebut, maka akan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulan.
"Kalau tidak mau kena denda dua persen, harus dibayarkan bulan ini juga. Ada sekitar 15 hari lagi sebelum bulan Agustus berakhir," tegasnya.
Juniser juga mengungkapkan bahwa pengelola Bandara Internasional Kualanamu yang memiliki total luas lahan 1.650 hektare tersebut, beberapa tahun terakhir meminta keringanan pembayaran PBB ke Pemkab Deli Serdang.
Namun Pemkab Deli Serdang tidak memberikan keringanan sedikitpun kepada PT Angkasa Pura Aviasi, karena setiap tahun besaran tagihan PBB tidak pernah dinaikkan.
Data Bapenda Kabupaten Deli Serdang menyebut, realisasi penerimaan PBB para wajib pajak hingga 13 Agustus 2024 tercatat total sebesar Rp 153,5 miliar lebih atau sekitar 26,7 persen.
"Jika PBB masuk dari Bandara Kualanamu, tentunya realisasi kita makin bertambah karena Kualanamu termasuk paling besar," tandas Juniser.
Corporate Communication PT Angkasa Pura Aviasi Bandara Internasional Kualanamu, Yuliana Balqis ketika dikonfirmasi pihaknya belum bisa memberi informasi atas PBB tahun ini.
"Kami belum bisa kasih informasi terkait konfirmasi PBB," jawabnya singkat.
Suumber: Antara/Editor: Ais
.jpg)
