Surabaya - KomisiE Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berjanji untuk menjadijembatan dan mengawal aspirasi mahasiswa tentang keberatan mereka atas biayaperkuliahan selama masa pandemi Covid-19 di Jatim. Aspirasi tersebut akandisapaikan ke DPR RI dan pemerintah untuk mendapatkan tangapan lebih lanjut.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono mengatakan bahwa sebenarnyapermasalahan pendidikan tinggi bukan domain dari DPRD Jatim. DPRD Jatim hanyamenangani pendidikan untuk tingkat SMA/SMK. “Namun demikian kami tetap menerimaaspirasi dari adik adik mahasiswa ini untuk kami sampaikan ke kolega kami diDPR RI dan pemerintah,” kata Artono saat menerima audiensi mahasiswa di DPRDJatim, Senin (20/7/2020).
Dalam audiensi tersebut, Koordinator BEM PTS Jatim, MuhammadRiski Rama Duta, mengatakan bahwa angggaran percepatan penanganan Covid-19 dariAPBD Jatim sebesar Rp 2,3 triliun sangat diharapkan bisa menyasar bidangpendidikan, khususnya melalui stimulus jaring pengaman sosial di sektorpendidikan.
Dijelaskan Riski, munculnya persoalan ini dipicu karenatidak adanya relaksasi SPP di Perguruan Tinggi (kampus). Padahal selama pandemibiaya operasional perkulihan juga meningkat, sehingga kebutuhan kuota internetgratis sangat diharapkan.
"Kami berharap Kemendes PDTT bisa memperluas kembaliakses free wifi gratis di desa-desa dan pemerintah daerah juga memberikanbantuan sosial kepada mahasiswa secara merata," ungkap koordinator BEMMalang Raya ini.
Dalam kesempatan itu juga sempat diutarakan oleh beberapamahasiswa bahwa mereka mendapatkan sanksi atas perjuangan mereka untuk bisamelanjutkan kuliah di tengah pandemi covid-19. Untuk it mereka juga memintabantuan pada DPRD Jatim agar tidak ada intimidasi dari pihak kampus ketikamereka memperjuangkan nasibnya supaya bisa tetap kuliah.
Sementara itu, Koodinator Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur,Prof Suprapto, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sebetulnyadana untuk beasis yang diberikan pemeirntah cukup banyak. “Tapi saya akanmenjawab dari sisi Kemendikbud saja,” katanya.
Kemudian dia menandaskan bahwa ada surat dari Kemendikbud tertanggal3 Juli dan sampai ditangan Prof Suprapto pada 7 Juli, dimana surat tersebutmenjawab tuntutan dari para mahasiswa. Kabar baiknyam tuntutan mahasiswa itudipenuhi oleh pemerintah pusat. Diantaranya adalah dengan adanya penambahankuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah atau yang sebelumnya disebuk denganbidikmisi.
Prof Suprapto mengatakan bahwa ada penambahan kuota KIPkuliah di Jatim yang awalnya hanya 1.091 mahasiswa yang dapat, maka di tahunini mengalami peningkatan cukup besar yaitu mencapai 540 % lebih, atau mendapai6.891 mahasiswa yang menerima KIP kuliah.
“Kemudian, yang tidak mampu bayar kuliah semester depan ada kuotauntuk Jatim. Saya memaksa untuk diberbanyak, maka diberikan sekitar 26.800 lebihmahasiswa PTS untuk mendapatkan SPP dibayar oleh pemerintah, atau hampir 27.000hanya untuk jatim. Makanya mahasiswa ini dengan demonya itu Jatim diberi banyaksaja lah, jumlah mahasiswa 230.000 atau 10% lebih, menurut saya ini banyak,”tandasnya.
Terkait dengan bantuan tersebut, maka dia meminta padasetiap kampus Swasta untuk melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang dianggapkurang mampu, dia meminta pada Jadi akan digratiskan SPPnya pada semester ganjil. “Sekarangperguruan tinggi sedang mengajukan siapa yang akan dapat. Mestinya perguruantinggi punya data siapa yang tidak mampu, ajukan pada kami, maka kami akanberikan uang itu,” kata Prof Suprapto. (ufi)
.jpg)
