Agar Pembangunan Optimal, DPRD Jatim Dorong Perbaikan Komunikasi antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jatim

SURABAYA (Lenteratoday) - Anggota DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf menyebut hubungan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur masih sering kali diwarnai dengan ketidakharmonisan yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di Kota Pahlawan.

Musyafak Rouf menjelaskan bahwa ketegangan yang terjadi antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim telah menyebabkan banyak proyek strategis mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan jalan lingkar timur dan tol tengah, yang sering kali terhambat karena adanya perbedaan visi dan kepentingan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

Ia menilai, ketidaksepahaman ini tidak hanya membatasi ruang gerak dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut, tetapi juga memperlambat upaya pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Ketegangan antara Pemkot Surabaya dan pemerintah provinsi sering kali mengakibatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang tidak optimal. Misalnya, rencana pembangunan jalan lingkar timur dan tol tengah sering kali terhambat karena adanya perbedaan visi dan kepentingan antara kota dan provinsi,” ungkap pria yang akrab dusapa Cak Syafak, Minggu (08/09/2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Politisi PKB itu mengusulkan agar diadakan pertemuan rutin antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Menurutnya, pertemuan ini dapat menjadi forum yang efektif untuk membahas dan menyelaraskan rencana-rencana pembangunan yang berdampak pada kedua belah pihak. Dengan adanya pertemuan rutin, diharapkan pemerintah kota dan provinsi dapat duduk bersama, berdialog, dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang ada.

Selain itu, Cak Syafak juga menyoroti pentingnya konsolidasi rencana pembangunan dalam satu dokumen perencanaan yang komprehensif, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan adanya dokumen yang jelas dan terstruktur, Musyafak berharap semua pihak dapat merujuk pada panduan yang sama dalam melaksanakan setiap proyek pembangunan. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebijakan yang saling bertentangan.

Lebih jauh, Cak Syafak juga menyarankan penggunaan mediator atau fasilitator netral untuk menyelesaikan potensi konflik atau perbedaan pendapat yang mungkin muncul antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Mediator ini akan bertindak sebagai pihak yang obyektif dalam membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan.

“Nah, untuk menyelesaikan potensi konflik atau perbedaan pendapat, kami menyarankan penggunaan mediator atau fasilitator netral. Mediator ini akan membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dan memastikan bahwa semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan,” terangnya.

Menurut Musyafak, sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim sangat penting untuk memastikan bahwa semua proyek pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan memberikan dampak positif yang besar bagi warga Surabaya.

“Dengan upaya-upaya ini, diharapkan hubungan antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim akan semakin harmonis, serta pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya.

Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH