MALANG (Lenteratoday) - Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan mengusulkan 11 program prioritas, masuk dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Hal ini disampaikan Iwan dalam rapat koordinasi (rakor), bersama 45 anggota baru DPRD Kota Malang, Selasa(10/9/2024).
"Ada 11 prioritas yang saya sampaikan, mulai dari revitalisasi Pasar Besar Kota Malang, pelaksanaan Porprov 2025, pembangunan TPS, penanganan banjir kawasan Soekarno-Hatta, pengadaan lahan parkir di Kayutangan Heritage, pengembangan MCC dan Usaha Mikro, rehabilitasi 51 SD dan SMP, Bansos terpadu, realisasi anggaran, optimalisasi PBB, sampai dengan rehabilitasi Alun-alun Kota Malang," ujar Iwan.
Iwan menjelaskan program-program tersebut merupakan hasil dari "belanja masalah", yang dilakukannya selama satu bulan awal menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang.
Lebih lanjut, Iwan mencontohkan program intervensi pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Malang, di mana terdapat 51 TPS yang perlu diperbaiki.
"Kita akan menjadikan 5 TPS sebagai proyek percontohan terlebih dahulu. Fasilitas dan sarana disiapkan, perubahan perilaku masyarakat didorong, dan pengawasan diperketat. Targetnya, pengguna jalan dan wisatawan tidak lagi melihat sampah yang berserakan di jalan," jelasnya.
Selain itu, Iwan juga menekankan pentingnya persiapan Kota Malang sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025, dengan target Kota Malang dapat menjadi juara umum. Untuk itu, sambung Iwan, kebutuhan pendanaan Porprov 2025 harus dipersiapkan, mulai dari rehabilitasi Stadion Gajayana hingga pengadaan seragam untuk kontingen.
Tak hanya itu, penanganan banjir di kawasan Soekarno-Hatta juga menjadi salah satu fokus utama yang diusulkan dalam APBD 2025. Iwan berharap percepatan penanganan banjir ini dapat terealisasi, melalui dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.
Masih menurut Iwan, pengadaan lahan parkir di kawasan Kayutangan Heritage juga menjadi perhatian khusus. Kawasan yang merupakan ikon wisata Kota Malang ini, menurutnya kerap menghadapi masalah kemacetan.
"Opsi-opsi lahan parkir sudah dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Perhubungan Kota Malang, dengan target negosiasi lahan rampung pada Desember 2024 dan pemanfaatannya dimulai pada 2025," ungkap Iwan.
Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyatakan dukungannya terhadap program-program prioritas, yang diusulkan oleh Pj Wali Kota Malang.
Made juga menjelaskan seluruh 45 anggota baru DPRD Kota Malang, harus memiliki pemahaman yang sama terhadap postur APBD 2025. Menurutnya meskipun belum terbentuk alat kelengkapan dewan (AKD), namun DPRD Kota Malang akan terus mendiskusikan dan menyatukan pemahaman agar seluruh prioritas yang diusulkan dapat dijalankan.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
