Akses Difabel di Mal Pelayanan Publik Kota Malang Belum Optimal, Pemkot Bakal Tambah Guiding Block di 2025

MALANG (Lenteratoday) - Aksesibilitas bagi penyandang difabel di Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka Kota Malang, masih belum optimal. Meskipun saat ini sejumlah fasilitas untuk difabel telah tersedia, seperti toilet dan layanan khusus. Namun Pemkot Malang berencana melakukan pembenahan lebih lanjut, termasuk penambahan guiding block yang direncanakan terealisasi di tahun anggaran 2025.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan, di tahun 2024 ini pengadaan lift untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang difabel merupakan prioritas utama.

"Tahun ini, kami fokus pada pengadaan lift. Pak Pj Wali Kota menekankan pentingnya pembenahan fasilitas yang masih kurang di MPP Merdeka. Lift nanti diharapkan sudah mulai dibangun pada akhir bulan ini setelah proses tender," ujar Arif, Jumat (20/9/2024).

Arif menekankan, keberadaan lift menjadi prioritas untuk tahun ini sebagai bentuk komitmen Pemkot Malang dalam memberikan layanan yang ramah disabilitas. "Karena di MPP manapun, layanan untuk difabel harus diprioritaskan, itu sesuai arahan pusat. Oleh karena itu, kami fokus pada penyediaan fasilitas utama seperti lift," tambahnya.

Meski telah memiliki beberapa fasilitas umum untuk difabel, Arif mengakui MPP Merdeka Kota Malang masih kekurangan fasilitas penting lainnya, seperti guiding block. Menurutnya, guiding block diharapkan mampu memberikan panduan arah dan membantu penyandang difabel untuk mengakses layanan dengan lebih mudah.

"Guiding block ini belum ada di MPP kami. Ini yang akan kami rencanakan untuk tahun 2025 nanti. Selain itu, kami juga ingin menambah fasilitas lain seperti AC standing, terutama di area Dispendukcapil yang sering kali penuh sesak," jelas Arif.

Di sisi lain, Arif juga menyebutkan ada sejumlah instansi yang ingin bergabung di MPP Merdeka. Namun untuk realisasinya, sambung Arif, masih akan menunggu persetujuan dari Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan.

"Kalau terkait dengan tenant, ada beberapa BUMN dan co-working space yang ingin bergabung, tetapi kami menunggu ACC dari Pak Pj Wali Kota," ungkapnya. (*)

Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi