SURABAYA (Lenteratoday) -Potensi perputaran uang dalam ekosistem haji dan umrah diprediksi meningkat dari Rp 65 triliun pada 2023 menjadi Rp 194 triliun pada 2030. Artinya, terdapat pertumbuhan hingga 200 persen atau tiga kali lipat dalam periode tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, di masa mendatang, peluang ekonomi dari ekosistem haji dan umrah tersebut akan semakin besar seiring perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui visi Saudi 2030.
“Optimalisasi peran Indonesia dalam ekonomi haji dan umrah tersebut akan memberikan efek berantai positif pada berbagai sektor ekonomi dalam negeri sehingga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Peluang ekonomi dalam ekosistem haji dan umrah yang mencakup sektor penerbangan, akomodasi, transportasi, dan katering. Menurut dia, saat ini Indonesia merupakan negara dengan kuota pokok haji terbesar, yakni sebanyak 221 ribu jamaah pada 2024 dan diproyeksikan akan bakal meningkat menjadi 3,3 juta pada 2030.
Dampak positifnya tidak hanya terbatas pada sektor keagamaan, tetapi juga merembet ke berbagai sektor ekonomi lain di dalam negeri.
Ekosistem haji dan umrah, Indonesia juga memiliki peluang ekonomi dengan menarik investor asing, terutama dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Islamic Development Bank (IsDB), melalui blended finance maupun kegiatan filantropi.
Kemenkeu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta seluruh kementerian/lembaga terkait dapat mendorong upaya membangun blended finance yang tangguh dan kompetitif.
Menyangkut kegiatan filantropi, Sri Mulyani menuturkan bahwa penghimpunan dana sosial syariah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Total zakat, infak, dan sedekah yang terhimpun selama 2023 mencapai Rp 32,3 triliun, sedangkan akumulasi wakaf uang sebesar Rp 2,56 triliun hingga kuartal III-2024.
“KNEKS memiliki tanggung jawab besar untuk menggali potensi dana sosial syariah tersebut serta menjalin kerjasama strategis untuk pengelolaan dana sosial internasional dan menarik potensi dana filantropis luar negeri terutama di kawasan GCC (Gulf Cooperation Council/negara-negara di kawasan Teluk Arab/Persia),” urai Sri Mulyani.
Dia juga meminta pembentukan Lembaga Pengembangan dan Akselerasi Wakaf (LPAW) untuk dikaji lebih lanjut supaya dapat mendukung pengembangan produktivitas aset wakaf secara profesional dan bidang operasionalnya tidak tumpang tindih.
Sri Mulyani juga menyinggung upaya menarik investasi dari luar negeri melalui penguatan daya saing produk halal domestik. Produk halal Tanah Air dipercaya dapat masuk ke pasar global melalui pengembangan riset dan inovasi, kerja sama perdagangan, serta kerja sama saling keberterimaan produk halal (mutual recognition agreement).
“Pada tahun 2023, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebesar US$ 4,1 miliar. Ini adalah surplus sejak 2019. Tren tersebut perlu untuk terus kita tingkatkan dan kita jaga,” pungkas Menkeu Sri Mulyani (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
