SURABAYA (Lenteratoday) – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur telah memetakan setidaknya ada tujuh daerah yang masuk kategori sangat rawan konflik, 17 daerah masuk kategori rawan, dan 14 daerah kategori kurang rawan.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto memaparkan kategori tersebut sesuai hasil survey Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) yang dilakukan oleh Ditintelkam Polda Jatim. Penilaian didasarkan pada kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada pilkada, pileg, bahkan pilpres sebelumnya.
Lebih lanjut, dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2024 di The Westin hotel Surabaya, Rabu (16/10/2024), Kapolda membeberkan tujuh daerah sangat rawan tersebut antara lain Kabupaten Bangkalan dengan skor IPKP 9,96, kemudian Pamekasan dengan skor 9,88, kemudian Sumenep dengan skor 9,7, lalu Lumajang dengan skor 10,5, kemudian Situbondo dengan skor 10,12, Lamongan dengan skor 9,74.
“Sampang dengan skor IPKP 10,64 menjadi yang tertinggi,” katanya.
Kapolda menjelaskan berdasarkan inventarisasi kejadian pada Pilkada 2018 terdapat pemungutan suara ulang (PSU), selain itu juga ada pengerusakan Kantor Panwascam. Kemudian berlanjut pada Pilpres 2019 lalu dimana terjadi pembakaran Mapolsek Tambelangan oleh salah satu simpatisan capres.
Kemudian di Bangkalan juga terjadi PSU pada tahun 2018. Kemudian pileg 2024 ada perhitungan surat suara ulang di 10 TPS. “Tolong ini adalah kejadian yang diharap di Pilkada ini tidak terjadi lagi. Kemudian masyarakat cenderung terprovokasi, fanatic, serta sangat patuh pada tokoh agama dan tokoh masyarakat,” kata Kapolda.
Kerawanan Pilkada di Pamekasan juga berdasarkan kejadian pada Pileg 2024, di mana ada perhitungan surat suara ulang di 15 TPS. Kemudian, juga ada aksi protes terhadap penyelenggara, dan masyarakat mudah terprovokasi.
“Sumenep 9,7 terdapat TPS sulit dijangkau, rivalitas lama Cakada yang pernah bersaingan yang sama, kemudian masing-masing paslon memiliki dukungan parpol dan simpatisan yang fanatic,” katanya.
Sedangkan peta kerawanan di Lumajang dilihat dari pecah kongsi antara mantan bupati dan wabup yang mereka mencalonkan diri. Kemudian, pada 2018 lalu komisioner KPU dapat teguran DKPP dan ada dugaan money politik. Selain itu juga sering terjadi konflik sosial terutama terkait tambang pasir illegal.
Sementara yang menjadi sorotan di Situbondo pada Pilkada 2018 adalah dugaan money politik dan pengrusakan APK. Kedua, adanya penetapan Suswandi sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi dan gratifikasi tapi masih tetap berkontestasi.
Peta kerawanan di Lamongan memiliki skor 9,74. Kerawanan tersebut karena masing-masing paslon memiliki dukungan parpol dan simpatisan fanatic. Kemudian juga ada keterlibatan kepala desa dalam mendukung paslon. Selain itu juga ada keterlibatan ormas, organisasi kedaerahan yang mendukung paslon.
“Selain yang saya petakan kejadian Pilkada, Pileg, Pilpres sebelumnya, yang perlu kita waspadai adalah konflik supporter bola perlu kita kawal benar supaya tidak dimanfaatkan dalam situasi berkontestasi. Kemudian konflik perguruan pencak silat,” tandasnya.
Kapolda mengatakan, upaya pengamanan Polda Jatim bersama Kodam dan stakeholder terkait telah menggelar operasi Praja Mantab Semeru 2024.
Kemudian jumlah personel pengamanan Pilkada yang dilibatkan antara lain adalah 26.214 personel Polri, 8.239 back up personel TNI, 120.614 personel Linmas, 860 personel Pemda. Mereka akan dikerahkan untuk mengawal 60.751 TPS. Dari jumlah TPS itu telah dipetakan ada 59.646 TPS kurang rawan, 987 TPS rawan, dan 118 TPS sangat rawan.
“Selain itu kami telah membentuk tim Walpri termasuk Pampri dan Pamtub kepada para paslon. Termasuk kepada penyelenggara Pemilu selama Pilkada 2024. Total 113 personel, kami harap tidak ada gangguan berarti,” tandas Kapolda.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menandaskan bahwa dari Rakor ini jelas menunjukan bahwa berdasarkan historis baik Pilpres maupun pemilu yang sebelumnya yaitu 5 tahun lalu persoalannya hampir mirip.
“Tapi kita sudah betul betul tahu situasinya, kasus kasusnya, dan ini supaya tidak terulang maka dilakukan antisipasi dari sekarang. Dan tadi yang kerawaan terkait proses kecurangan dan sebagainya, yang warna merah itu menjadi perhatian kita dan juga untuk Pilkada yang paslonnya dua atau tiga, atau empat,” tandasnya.
Terkait dengan para calon, Pj Gubernur mengakui bahwa ada yang saling berlawanan, misalnya bupati dengan wakil bupati yang nyalon itu menjadi bagian pentang, maka dia menutugaskan para Pjs. Diantaranya supaya Pjs betul betul menjaga keseimbangan itu jangan sampai ada keberpihakan.
“Jangan sampai fasilitas Negara digunakan kamanye dan sebagainya. Jadi hari ini kita mendapakan jaminan kemaanan dari pangdam, jaminan stabilisasi kerawanan, kemudian juga kepastian hukum untuk proses kasus yang berperkara, dan tentunya semua stakeholder,” kata Adhy.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto mengatakan terkait dengan kerawanan tersebut sudah menjadi PR. “Termasuk yang rawan di Madiun, ini yang terus kami upaya koordinasi. Termasuk juga saat ini ada banyak debat calon yang banyak pengerahkan masa itu juga menjadi kekhawatiran kami,” paparnya.
“Jadi saling mengihilangkan saling menyobek (APK) itu jika kami biarkan ada potensi untuk belas dendam…makanya hari ini kita kumpulkan Forkopimda di mana mereka harus siap bersinergi melaporkan sekecil apapun supaya bisa diantasipasi dan ditekan pada saat pemiliu. Ini juga kondisi agak rawan pada kampanye ini karena bisa jadi ada ketersinggungan antara pendukung paslon,” tandasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
