Kebijakan Zonasi hingga Penghapusan Ujian Nasional Bakal Dikaji
SALAH satu sorotan dalam Kabinet Merah Putih adalah bidang pendidikan. Di antara 53 menteri dan 56 wakil menteri yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10/2024), Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki tim besar usai dipecah menjadi 3 kementerian. Total sebanyak 7 orang diberi tugas terkait pendidikan dan kebudayaan yang terdiri dari 3 menteri dan 5 wakil menteri. Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),kedua Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, terakhir Kementerian Kebudayaan. Segenting itukah kondisi pendidikan di negeri ini hingga harus 'dikeroyok' banyak petinggi? Mengutip Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), kondisi saat ini memang tidak baik-baik saja. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) RI jeblok. Skor PISA RI 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359. Skor matematika pada PISA RI 2018 yang sebesar 379 juga turun jadi 366 di 2022. Adapun skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022. Itu hanya satu rapor merah pendidikan Indonesia di antara sedikitnya 12 poin yang menjadi PR pemerintah. Mulai dari kualitas guru, infrastruktur dan fasilitas hingga kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) serta Jalur Zonasi yang diminta kembali dikaji. Seburuk itu? BACA BERITA LENGKAP, KLIK DI SINI https://cdn.lentera.co/c/newscenter/lenteratoday/2024/10/22102024.pdf
[3d-flip-book id="201178" ][/3d-flip-book]