SURABAYA (Lenteratoday) - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil (civil Society), dalam merancang kebijakan pemerintah. Jika terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur, Luluk berkomitmen untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan yang inklusif dan partisipatif, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang diperhatikan.
Hal tersebut disampaikan Luluk saat menghadiri acara peluncuran dan bedah buku Badan Silaturahmi Ulama dan Tokoh Madura (BASSRA), di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bangkalan, Kamis(24/10/2024).
Di depan para tokoh masyarakat dan ulama, ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat khususnya komunitas seperti BASSRA merupakan kunci untuk mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warga. Menurutnya dengan melibatkan komunitas lokal, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik masyarakat dan menghindari kebijakan yang bersifat kaku dan kurang tepat sasaran.
“Kekuatan civil society seperti BASSRA harus diberi ruang dalam perencanaan pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM dan daya saing warga Madura,” ungkap Luluk.
Luluk juga mengungkapkan bahwa pendekatan yang lebih luwes dan partisipatif tidak hanya akan meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara optimal.
"Kebijakan yang tidak mendengarkan suara rakyat, hanya akan membuat anggaran terbuang percuma,” tegasnya.
Selain itu, Luluk melihat Madura sebagai wilayah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Jika diberi kesempatan memimpin, ia berkomitmen menjadikan Madura dan wilayah-wilayah lain yang selama ini kurang diperhatikan sebagai prioritas pembangunan Jawa Timur. Menurutnya pendekatan yang lebih inklusif sangat diperlukan, untuk membangun daerah-daerah ini dan mengatasi ketimpangan pembangunan.
Luluk juga mengajak masyarakat, untuk turut memberikan masukan terkait kebutuhan wilayah mereka . Ia menambahkan bahwa komitmen untuk mendengarkan masyarakat, merupakan fondasi utama dalam program kerjanya.
“Pemerintah harus tahu apa yang menjadi kebutuhan utama rakyat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
