Jakarta (Lenteratoday) – Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Sikap ini diambil sebagai respons sanksi yang dijatuhkan Dewan Etik Persepi terkait survei opini publik dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.
”Kami Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi),” bunyi surat yang ditandatangani Direktur Poltracking Indonesia M Aditya Pradana kepada ketua Persepi, Selasa (5/11/2024).
Melalui keterangan pers tertulis, Poltracking menyatakan keputusan untuk keluar tersebut didasari pertimbangan pertaruhan integritas, sama dengan ketika bergabung 10 tahun lalu.
“Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” kata Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi, Selasa (5/11/2024).
Dia menyatakan Poltracking keberatan dengan keputusan Dewan Etik Persepi. Di antara poin keberatan yang disampaikan adalah Dewan Etik Persepi tidak adil dalam menjelaskan tentang perbedaan hasil antara Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking.
” Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisis dengan baik. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik. Lebih jauh lagi hasil analisis tersebut juga tidak disampaikan ke publik,” tutur Masduri.
Dewan Etik Persepi kemarin memberikan sanksi terhadap Poltracking berupa larangan mempublikasikan hasil survei sebelum melalui proses pemeriksaan Persepi. Sanksi dijatuhkan dengan alasan metodologi survei opini publik Poltracking terkait Pilgub Jakarta pada 10-17 Oktober 2024 tidak dapat diverifikasi kesahihannya.
Reporter/Editor : M. Kamali
.jpg)
