MALANG (Lenteratoday) - Kecamatan Kedungkandang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi di Kota Malang, sehingga Pemkot setempat berinisiatif menyiapkan anggaran untuk menanganinya.
Berdasarkan data terbaru, banyak anak di kecamatan ini yang lebih memilih bekerja atau menikah di usia dini, sehingga meninggalkan pendidikan formal.
Melihat kondisi ini, Pemkot Malang tengah menyiapkan anggaran ratusan juta rupiah untuk penanganan kasus ATS. Termasuk mengaktifkan satuan tugas (satgas) lintas sektor, guna mengatasi berbagai faktor penyebab putus sekolah.
"Kebanyakan di Kecamatan Kedungkandang, secara umum mayoritas faktor penyebabnya mereka ingin bekerja dibanding untuk bersekolah. Selain itu juga pingin menikah," ujar Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Selasa(5/11/2024).
Lebih lanjut, Erik mengaku satgas penanganan ATS akan segera diaktifkan untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya, satgas ini akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Sosial-P3AP2KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang.
"Masalah anak tidak sekolah ini sangat kompleks, jadi perlu penyelesaian lintas sektor. Termasuk juga ini upaya pencegahan pernikahan usia dini, yang menjadi salah satu faktor ATS," tambah Erik.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana menambahkan dari total 5.243 anak yang teridentifikasi sebagai ATS, pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 1.101 anak untuk memahami lebih mendalam permasalahan mereka.
Pihaknya mencatat setidaknya ada 13 faktor penyebab ATS di Kota Malang. Mulai dari alasan ekonomi, keinginan untuk menikah dini, keinginan untuk bekerja, trauma mengalami perundungan, hingga tantangan jarak yang jauh ke sekolah.
Menurut Suwarjana untuk penanganan ATS ini, Pemkot Malang bakal mengalokasikan anggaran sekitar Rp 700 juta pada tahun 2025 mendatang. Meski demikian, Suwarjana berharap penanganan ATS di Kota Malang dapat terselesaikan pada akhir tahun 2024, sesuai arahan Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan.
"Kami tetap akan memantau di tahun 2025, artinya jangan sampai anak yang sudah kembali bersekolah, baik melalui jalur formal maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kembali putus sekolah," jelasnya.
Lebih lanjut, Suwarjana menyebutkan dari 1.101 anak yang telah diverifikasi, sekitar 700 anak kini telah terdaftar di PKBM, di mana mereka dapat mengikuti paket pendidikan nonformal seperti paket A, B, atau C secara gratis.
“Kami mengajak teman-teman di kelurahan dan PKBM untuk membantu. Saat ini ada 22 PKBM di Kota Malang yang siap mendukung program ini. Jadi dengan seperti ini, anak-anak yang bekerja bisa tetap mengakses pendidikan," tutup Suwarjana.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
