MALANG (Lenteratoday) - Sanksi berat mengintai pasangan calon (paslon) dalam Pilwali 2024 Kota Malang, menyusul dugaan keterlibatan dalam praktik politik uang. Bawaslu Kota Malang menerima setidaknya 6 aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran tersebut. Saat ini, tengah dilakukan proses pendalaman untuk menentukan langkah lebih lanjut.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy mengatakan, nama-nama paslon yang bersangkutan sesuai dengan aduan masyarakat telah dipanggil untuk penggalian informasi lebih dalam.
"Insyaallah Senin (18/11/2924) besok akan kami bahas lebih dalam. Muaranya nanti kalau memang ada pelanggaran administrasi maka akan ada rekomendasi dari kami. Entah itu pidana atau yang lainnya, nanti akan ada rekomendasi," ujar Hasbi, Sabtu (16/11/2024).
Hasbi menjelaskan, praktik politik uang masuk dalam pelanggaran administrasi, apabila paslon terlapor terbukti melakukan dugaan tersebut, maka sanksi terberat yang dapat dikenakan yakni didiskualifikasi dalam Pilkada 2024.
Meski demikian, Hasbi menekankan keputusan final mengenai sanksi masih bergantung pada hasil pendalaman yang sedang dilakukan.
"Pelanggaran administrasi berat itu, misalnya paslon yang bersangkutan secara langsung membagikan, memberikan barang atau menjanjikan barang yang tidak diperbolehkan, itu bisa. Tapi kan ini masih belum tahu kita hasilnya nanti seperti apa," tukasnya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Kota Malang Hamdan Akbar, menjelaskan 6 aduan tersebut berasal dari laporan masyarakat yang disampaikan secara tertulis dan disertai dokumen pendukung. Menurut Hamdan, aduan-aduan ini hanya ditunjukan untuk 2 paslon dari total 3 paslon yang bertarung dalam Pilwali Kota Malang 2024.
"Sejauh ini, 6 aduan yang masuk itu hanya untuk dua paslon saja," tegasnya singkat.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Widyawati
.jpg)
