04 April 2025

Get In Touch

Bagikan 782 Sertifikat PTSL Desa Sambiresik dan Desa Nambaan, Begini Pesan Pjs Bupati Kediri Heru Wahono

Pjs Bupati Heru Wahono secara simbolis menyerahkan sertifikat kepada salah satu pemohon PTSL warga Desa Sambiresik, Kecamatan Gampengrejo.
Pjs Bupati Heru Wahono secara simbolis menyerahkan sertifikat kepada salah satu pemohon PTSL warga Desa Sambiresik, Kecamatan Gampengrejo.

KEDIRI (Lenteratoday) - Pemkab Kediri mempercepat penyelesaian sertifikat hak aset tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik masyarakat, sebanyak 782 sertifikat warga Desa Sambiresik, Kecamatan Gampengrejo dan Desa Nambaan Kecamatan Ngasem diserahkan, Rabu(20/11/2024).

Dari jumlah 782 sertifikat PTSL tersebut terdiri dari Desa Sambiresik, dibagikan sebanyak 282 dari total 853 sertifikat tersisa 571 sertifikat masih dalam proses. 

Sedangkan di Desa Nambaan, hak aset tanah ini dibagikan sebanyak 500 dari total 1098 sertifikat. Ribuan sertifikat tersebut diakui telah tuntas, hanya saja sisa 598 sertifikat akan dibagikan menyusul karena keterbatasan tempat.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kediri, Heru Wahono Santoso mengatakan percepatan program sertifikat PTSL ini tidak lepas dari komitmen antara pemerintah daerah dan BPN, dalam memberi nilai legalitas tanah milik masyarakat. Menurutnya, ada tiga aspek, akan pentingnya keabsahan sertifikat PTSL.

Pertama, pembagian sertifikat PTSL ini menjadi komitmen pemerintah terhadap masyarakat dalam memberikan kepastian hukum hak aset tanah. 

Kedua, hal ini juga berpengaruh dalam menghindari konflik di lingkungan masyarakat. Ketiga, dengan pembagian sertifikat ini diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat.

“Secara hukum mereka memang memiliki sertifikat, tapi yang paling utama harus dimanfaatkan. Semua harus produktif. Kalau semua produktif InshaAllah akan bisa meningkatkan ekonomi,” kata Heru, sapaannya saat membagikan sertifikat di Desa Sambiresik.

Lebih lanjut, Heru juga mengingatkan supaya masyarakat mampu menjaga tiap bidang tanah yang dimiliki, termasuk memberi batas secara jelas terkait luasan tanah sehingga konflik luasan tanah bisa terhindarkan.

Dengan begitu, pihaknya berharap program sertifikat PTSL tersebut bisa tuntas pada 2025 mendatang, sehingga Kabupaten Kediri menuju kabupaten yang lengkap secara legalitas dan pemetaan kepemilikan tanah. 

“Artinya bahwa semua tanah di Kabupaten Kediri sudah tersertifikasi dan terpetakan dengan baik,” tegasnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit menambahkanpercepatan program PTSL tersebut akan terus dikebut hingga seluruh bidang di Kabupaten Kediri memiliki hak legalitas hukum, termasuk dalam membuka layanan bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat di Hari Sabtu dan Minggu.

Selain itu, program sertifikat PTSL juga dipercepat melalui penggunaan sertifikat elektronik atau e-sertifikat. Meskipun untuk saat ini belum diterapkan secara menyeluruh, namun kata Junaedi, e-sertifikat diakui mempunyai nilai yang lebih terjamin secara keamanan data.

“Jadi mohon disampaikan kepada masyarakat bahwa antara sertifikat elektronik dan analog punya kekuatan hukum sama. Hanya saja sertifikat elektronik data lebih aman,” pungkasnya.(pkp/*)

Reporter: Gatot Sunarko

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.