SURABAYA (Lenteratoday) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu menggelar kegiatan Gathering Insan Kesehatan Se-Kota Batu dan launching Integrasi Layanan Primer (ILP) dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-60 tahun 2024. Kegiatan ini digelar di The Singhasari Resort and Convention Batu pada Jumat (22/11/2024).
Kegiatan tersebut digelar dalam rangka penutupan rangkaian kegiatan HKN yang sudah dilakukan selama satu bulan ini. Dalam kegiatan itu juga terdapat penyerahan sertifikat penghargaan kepada insan-insan kesehatan yang memberikan pelayanan terbaik di Kota Batu.
Kepala Dinkes Kota Batu, Aditya Prasaja mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus melaksanakan kebijakan pemerintah pusat yakni ILP di tingkat Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu.
Ada pun strategi ILP pada tahun 2025 yang utama akan dilakukan yakni penguatan regulasi. Dikatakannya, regulasi menjadi salah satu hal yang sangat penting karena banyak kebutuhan administrasi harus diunggah pada sistem Kementerian Kesehatan.
"Kemudian, peningkatan kapasitas dan kuantitas dari SDM kesehatan kita, pemenuhan sarana prasarana kesehatan secara bertahap, serta komunikasi jejaring dan kemitraan," kata Aditya, Jumat (22/11/2024).
Dia mengatakan, pihaknya akan menambah 17 dokter pada tahun 2025 mendatang untuk pemenuhan layanan sesuai standar BPJS Kesehatan. Saat ini untuk jumlah dokter di Puskesmas wilayah Kota Batu masih kurang.
"Sehingga komitmen dari dinas kesehatan, tahun depan kita ingin menambah jumlah dokter sebanyak 17 untuk mencukupi jumlah minimal rasio yang kita laporkan BPJS," katanya.
Dinkes Kota Batu juga berencana menambah tenaga kesehatan (nakes) lainnya yakni satu bidan dan satu perawat di masing-masing desa/ kelurahan.
Upaya ini diharapkan nantinya pada fasilitas kesehatan (faskes) Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Pustu terdapat nakes yang siap siaga untuk melayani.
"Jadi nanti kami titip Pak Kades/ Lurah. Karena selama ini bidan desa yang ada kan ya karena memang tugasnya di desa tapi kadang juga harus di Puskesmas, harus melaksanakan berbagai program. Sehingga kadang-kadang tutup ya," katanya.
Selain itu, Aditya meminta desa dan kelurahan dapat memenuhi jumlah kader kesehatan sesuai standar ILP yakni minimal masing-masing dua kader. Dia juga menyampaikan, bagi Kepala Desa dan Lurah untuk tidak khawatir soal anggaran yang menjadi beban pihaknya.
"Kemudian kelurahan di tahun depan kami juga akan menambah kader kesehatan, akan kita transformasikan menjadi kader ILP untuk di kelurahan. Sehingga posyandu, pelaksanaan posyandu di kelurahan tahun depan harus sudah terlaksana secara ILP," katanya (*)
.jpg)
