MALANG (Lenteratoday) - Sebanyak 15 persen warga dan dua kecamatan di Kota Malang dinilai masih rentan terhadap praktik politik uang dalam memilih pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2024. Dua kecamatan tersebut adalah Sukun dan Kedungkandang.
Hal ini berdasarkan analisis pakar politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, Ph.D., yang merujuk pada data survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Lebih lanjut Wawan mengatakan bahwa Kecamatan Klojen menjadi daerah yang paling tahan, berkat faktor pendidikan dan sosial ekonomi warganya.
"Dari surveinya, ada 45,9 persen warga yang menganggap politik uang wajar. Di mana 15,7 persen akan memilih kandidat yang memberi hadiah. Kemudian 16,2 persen akan memilih yang memberi hadiah lebih banyak. Berarti ada, 31,9 persen dari 45,9 persen. Ini artinya, hampir 15 persen warga Kota Malang rentan memilih kandidat berdasarkan pemberian uang atau hadiah," ujar Dosen Magister Ilmu Politik FISIP UB tersebut, Selasa (26/11/2024).
Kendati 45,9 persen warga Kota Malang melihat politik uang sebagai praktik yang wajar, Wawan menambahkan, 64,8 persen dari mereka tetap memilih calon berdasarkan pertimbangan hati nurani. "Ya, memang intinya mereka menerima uang itu. Tetapi kan artinya meskipun politik uang di sini jalan, persoalan efektif atau tidak itu lain soal," tambahnya.
Dalam analisisnya, Wawan juga menyebutkan kecamatan Sukun dan Kedungkandang menjadi wilayah yang paling rawan terhadap praktik politik uang. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan ekonomi masyarakat yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya.
"Tidak hanya di Kota Malang saja sebenarnya. Kalau kita lihat, pendidikan di bawah SD itu menunjukan toleransi (praktik politik uang) yang lebih tinggi dan artinya mau menerima. Kemudian kalau di kawasan perkampungan yang padat, itu risikonya lebih tinggi, efektivitas penerimanya lebih tinggi," papar Wawan.
Sementara itu, Kecamatan Klojen, yang memiliki tingkat pendidikan dan sosial ekonomi lebih tinggi, tercatat sebagai wilayah yang paling tidak rentan terhadap politik uang. Hanya 25,4 persen warga Klojen yang menganggap pemberian uang atau barang untuk memengaruhi pilihan sebagai hal yang wajar.
"Artinya mereka di kecamatan Klojen paling anti dan tidak menerima politik uang. Bisa disebut wilayah yang paling tidak efektif dengan politik uang. Karena mayoritas masyarakat di sana sosial ekonominya lebih tinggi karena di pusat kota," terangnya.
Dalam kesempatannya ini, Wawan juga menuturkan, dimulainya masa tenang sejak 24 hingga 26 November ini, justru menjadi momen paling rawan terjadinya praktik politik uang. Untuk itu, menurutnya pengawasan yang ketat harus dilakukan demi mengurangi praktik politik uang.
"Setidaknya ada 4 gagasan saya dalam analisis itu. (Pengawasan) spesifik di unsur wilayah, kemudian kolaborasi lintas sektor, kemudian pendekatan teknologi untuk meningkatkan intensitas pengawasan. Kalau perlu dan kalau berani ya operasi tangkap tangan (OTT). Asalkan sesuai dengan hukum dan Bawaslu punya perangkat itu," tukasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
