SURABAYA (Lenteratoday) – Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Budiono, prihatin terhadap rendahnya penyerapan tenaga kerja dari kalangan disabilitas di Bojonegoro. Ia menyoroti bahwa baik perusahaan swasta maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut masih minim dalam mempekerjakan penyandang disabilitas.
"Angka penyerapan tenaga kerja dari kalangan disabilitas di Bojonegoro masih di bawah 10 persen. Padahal, undang-undang sudah jelas menjamin kuota kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas," ungkap Budiono, Selasa (26/11/2024).
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, yang mengatur kewajiban pemerintah, BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kuota tertentu. Namun, meski Bojonegoro memiliki APBD besar dan banyak perusahaan swasta, hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dinilai belum terpenuhi secara optimal.
"Dengan APBD terbesar kedua setelah Surabaya, seharusnya Bojonegoro bisa memberikan contoh dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Sayangnya, masih banyak yang belum terjamin haknya untuk bekerja," tegasnya.
Politisi Partai Gerindra tersebug berkomitmen untuk menyampaikan persoalan ini kepada instansi terkait, baik di tingkat Pemkab Bojonegoro maupun Pemprov Jatim, agar regulasi mengenai hak bekerja bagi penyandang disabilitas dapat dijalankan secara konsisten.
"Saya akan meminta agar undang-undang ini benar-benar dijalankan di Bojonegoro, baik oleh OPD Pemkab maupun Pemprov Jatim, serta perusahaan swasta. Mereka harus ikut berperan aktif," imbuhnya.
Selain soal pekerjaan, Budiono juga menyoroti kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengembangkan usaha. Ia menyebut banyak dari mereka yang sudah memiliki keterampilan setelah pelatihan, namun terhambat oleh kurangnya akses modal.
"Kemampuan mereka sudah sangat baik setelah mengikuti pelatihan. Tapi tanpa modal, mereka tidak bisa mengembangkan potensinya. Ini yang sangat disayangkan," ujarnya.
Budiono berharap dinas terkait dapat memberikan bantuan permodalan kepada penyandang disabilitas. Ia juga mendorong perusahaan swasta di Bojonegoro untuk mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka guna mendukung kebutuhan modal bagi para penyandang disabilitas.
"Perusahaan harus lebih peduli. Dana CSR bisa diarahkan untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha. Ini penting untuk memberdayakan mereka secara ekonomi," pungkasnya. (adv)
Reporter: Pradhita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
