Target Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2024 Tak Terpenuhi, KPU Kota Malang Sebut Faktor Kejenuhan Politik

MALANG (Lenteratoday) - Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024, di Kota Malang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Muhammad Toyyib mengungkapkan kejenuhan politik pasca Pemilu pada Februari 2024 lalu, menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya target partitipasi masyarakat.

"Tidak mencapai target 83 persen. Kalau berkaca pada Pemilu Februari 2024 kemarin, itu kan partisipasi masyarakat mencapai 82 persen dari jumlah DPT. Kalau saya lihat di lapangan kemarin, masyarakat yang datang untuk menggunakan hak suaranya itu sekitar 60-70 persen, tapi itu bagus sudah," ujar Toyyib, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Kamis(28/11/2024).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Toyyib menyebut kejenuhan politik dianggap menjadi salah satu faktor di balik rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Masyarakat yang baru saja selesai mengikuti Pemilu serentak Februari lalu, kemungkinan merasa lelah dengan proses politik yang beruntun.

Selain itu, dinamika politik yang cukup sengit pasca Pemilu hingga menjelang Pilkada Serentak, menurut Toyyib juga menjadi faktor yang mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk memilih.

"Di sisi lain, bisa jadi proses kampanye yang dilakukan peserta Pilkada ini kurang maksimal. Tapi saya pikir kalau sosialisasi, kami selalu melakukan sosialisasi baik itu turun langsung ke sekolah, tidak ada hari kosong untuk sosialisasi," paparnya.

Meskipun tingkat partisipasi masyarakat tidak mencapai target, Toyyib menilai angka 60-70 persen masih terbilang cukup baik dan wajar dalam konteks demokrasi. Menurutnya, partisipasi pemilih di Indonesia, bahkan masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

"Justru tingkat partisipasi masyarakat di Indonesia dalam pemilu itu dianggap tinggi oleh negara maju seperti di Amerika, kemudian negara-negara di Eropa," ungkapnya.

Toyyib juga menambahkan dalam sistem demokrasi, hak untuk memilih atau tidak memilih merupakan hak individu. Oleh karena itu, meskipun banyak yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya, hal tersebut tetap menjadi bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai.

"Dalam demokrasi, melawan bumbung kosong dan kalah itu pun wajar, bagian dari demokrasi juga," seru Toyyib.

Diakhir, disinggung terkait dengan demografi pemilih yang paling banyak berpartisipasi, Toyyib mengaku belum mengetahui persentase tersebut. Menurutnya saat ini rekapitulasi hasil pemungutan suara, masih berproses di tingkat kecamatan.

"Belum ada rekap untuk itu. Kan sekarang masih ada di tingkat kecamatan rekapitulasinya," tukasnya.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais