
SURABAYA (Lenteratoday) – Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru (PPDB) kembali menuai kritik. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menilai kebijakan zonasi khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak relevan.
Menurutnya, sistem ini justru membatasi siswa dalam memilih sekolah yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, mengingat SMK dirancang untuk menyiapkan keahlian khusus yang beragam.
“Beberapa waktu terakhir saya berdialog dengan warga, bagi mereka SMK itu spesifik, setiap jurusan memiliki keahlian berbeda. Tidak tepat jika siswa dipaksa masuk ke sekolah yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya hanya karena zonasi,” ungkap Jairi, Minggu (1/12/2024).
Politisi Partai Golkar tersebut menekankan bahwa penerapan zonasi di SMK seharusnya dievaluasi, bahkan dihapus. Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak selaras dengan tujuan utama SMK sebagai jenjang pendidikan berbasis keterampilan.
Jairi mengaku telah menyampaikan usulan ini kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk segera ditindaklanjuti.
"Kami sudah mendorong agar sistem zonasi ini dievaluasi, bahkan dihapus. Hal ini tidak hanya untuk SMK, tetapi juga untuk jenjang pendidikan lain seperti SMA. Tujuannya, agar pendidikan kita lebih berkualitas,” tegasnya.
Menurut Jairi, meskipun sistem zonasi memiliki tujuan mulia untuk pemerataan pendidikan, kenyataannya masih banyak kesenjangan antara sekolah-sekolah, terutama dari segi kualitas guru dan fasilitas.
Ia menambahkan bahwa tanpa zonasi, siswa akan lebih bebas memilih sekolah berdasarkan kebutuhan pendidikan mereka. Ini akan memaksimalkan potensi siswa sekaligus meningkatkan daya saing antar sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik.
Jairi berharap usulan ini dapat segera direalisasikan demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan efektif. Ia juga meminta pemerintah daerah dan pusat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik agar penghapusan zonasi tidak mengurangi kualitas pendidikan, tetapi justru menjadi langkah maju dalam meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Timur.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH