Revitalisasi Perguruan Tinggi, Sekolah dan Madrasah, Kementerian PU Gelontorkan Rp 21,16 T

JAKARTA(Lenteratoday)- Kementerian Pekerjaan Umum bakal menggelontorkan anggaran dalam Program Hasil Terbaik Cepat atau quick win Presiden Prabowo Subianto yakni PHTC revitalisasi perguruan tinggi, sekolah dan madrasah.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja penyampaian Rencana Kerja Anggaran APBN tahun 2025 dengan Komisi V DPR RI menjelaskan, kementerian yang dia pimpin bakal menganggarkan Rp 21,16 triliun dalam program quick win rehabilitasi dan renovasi Gedung sekolah dan madrasah.

"Ada 11.420 unit sekolah dan madrasah. Dan 22 unit perguruan tinggi," jelas Dudy dalam penyampaian raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dudy menegaskan, kementerian Pekerjaan Umum masih menunggu arahan lebih lanjut Presiden Prabowo terkait skema pembangunannya. "Dalam araham Pak Presiden skemanya dilakukan swakelola, tapi kami masih menunggu intruksi beliau (Presiden)," tegas Dudy.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus kurang sependapat dengan skema swakelola soal pembangunan rehabilitasi dan renovasi Gedung Lembaga Pendidikan ini. Menurut politisi PDIP ini, Kementerian PU telah punya standarisasi pembangunan Gedung Pendidikan ini yang kualitas konstruksi lebih bagus.

"Kita mengenal dengan program sekolah 'merah putih'. Bu wamen (Diana) pasti paham. Itu kualitasnya bagus. Kita ini maunya bangun Gedung untuk dipakai lama. Jangan bangun terus renov lagi," sergah Lasarus.

Diketahui, PHTC Revitalisasi Sekolah merupakan program prioritas dalam rangka percepatan wajib belajar 13 tahun, dan mengatasi permasalahan pemerataan akses pendidikan.

Dari 11.420 unit ini meliputi 9.300 sekolah dan 2.120 madrasah pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, dan SKB. Mencakup sekolah negeri maupun swasta.

Kementerian PU sudah mulai melakukan survey, verifikasi, validasi lokasi serta perencanaan teknis. Sehingga akan segera menggelar kick off atau sosialiasi bersama Kemendikdasmen, Kemenag, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Reporter:Djito/Editor:Sukardjito