Berkat Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor, Jatim Raih Pendapatan Rp 1 Triliun

Surabaya – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan ketaatan pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak membuahkan hasil. Pasalnya, Hingga 10 Agustus, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini sudah mencapai Rp 1 triliun.

Kebijakan berupa pemotongan pokok pajak serta pembebasandenda pajak atau pemutihan ini awalnya diberlakukan sejak April hingga Juni2020. Namun, karena kondisi pandemic Covid-19 yang masih belum usai makadiperpanjang hingga Juli 2020. Setelah dilakukan evaluasi, Gubernur Jawa Timur KhofifahIndar Parawansa kembali memperpanjang hingga akhir Agustus 2020.

Bahkan, Gubernur juga memberikan kebijakan tambahan yaitumelakukan pemotongan pokok pajak sebanyak 15% untuk kendaraan roda dua dan 5%untuk kendaraan roda empat. Kepala Bapenda Jatim, Boedi Prijo Soeprajitno mengatakanbahwa tiga kali perpanjangan itu merupakan kebijakan Gubernur setelah melihatkondisi perekonomian masyarakat. Hal itu disampaikan Boedi di sela pengundian10 hadiah Umroh bagi wajib pajak, Rabu (12/8/2020).

Dia menandaskan, kebijakan berupa pemutihan dan juga pemotonganpoko pajak ini yang pertama dan satu satunya di Indonesia. "Sampai tanggal10 Agustus, kita sudah mencapai angka Rp 1 triliun lebih. Dan hampir Rp 91milyar insentif yang dikeluarkan Pemprov untuk masyarakat Jawa Timur,"katanya.

Dia menandaskan bahwa selama masa pandemi ini wajib pajakdidorong untuk melakukan pembayaran dengan memanfaatkan system online. Pembayaransecara online ini dinilai lebih mudah dan cepat. Selain itu juga lebih lebihaman, karena meminimalisir kontak fisik dengan orang.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansamengapresiasi inovasi pembayaran secara online tersebut. Menurutnya, system pembayaranitu mempermudah bagi masyarakat Jatim yanga ada diluar Jatim, bahkan luarnegeri. Mereka bisa membayar tanpa harus pulang.

"Kita bisa melihat, bagaimana wajib pajak yang ada diLondon, mereka bisa menunaikan kewajibannya, yang ada di Kanada, mereka jugabisa menunaikan kewajibannya, yang ada di Shanghai mereka bisa menunaikankewajibannya," ujarnya.

Lebih lanjut Khofifah menandaskan bahwa secara bertahap, sistemyang diterapkan di Bapenda Jatim sudah masuk pada 4.0. Menurutnya, hal itutidak akan bisa dilakukan dengan cepat jika tidak ada kerjasama dengan berbagaipihak. (ufi)