JAKARTA (Lenteratoday) - Gubernur terpilih DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim transisi sebagai persiapan proses peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik. Pram memastikan tim transisi akan diisi kalangan profesional dan memiliki pengalaman yang mumpuni.
“Tim transisi akan diisi oleh orang-orang yang benar-benar bekerja, bukan berdasarkan pendekatan politik. Misalnya ahli tata kota, ahli pengelolaan air dan profesional yang telah berpengalaman di balai kota," katanya di kediaman kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).
Pramono menegaskan bahwa pengumuman resmi terkait langkah-langkah lanjutan, termasuk susunan tim transisi, akan dilakukan setelah penetapan sebagai gubernur terpilih oleh KPU DKI Jakarta.
"Begitu (saya) ditetapkan, karena kewenangan sudah ada pada kami, saya segera mengumumkan tim transisi," kata mantan Menteri Sekretaris Kabinet itu.
Pram mengungkapkan rasa syukur atas proses Pilkada di Jakarta yang berjalan lancar tanpa tensi politik yang berlebihan, termasuk gugatan hukum.
"Pilgub Jakarta ini berjalan tanpa gugatan sehingga roda masyarakat tetap berjalan seperti biasanya,” katanya.
"Hari ini menjadi momen penting, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Jakarta. Mudah-mudahan momentum positif ini terus terjaga di Pilkada-Pilkada berikutnya," katanya.
Pramono Anung dan Rano Karno ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta setelah mengungguli dua pasangan calon lain dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu meraih suara terbanyak dalam, yakni 2.183.239 suara, mengungguli paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di posisi kedua dengan 1.718.160 suara serta paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang meraih 459.230 suara.
Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, menyebut pelantikan gubernur-wakil gubernur Jakarta menunggu Keputusan Presiden (Keppres).
"Ya di tingkat provinsi biasanya yang melantik Presiden. Yang pasti dari pemerintah di pusat. Kita tunggu aja pengumuman di pemerintah pusat tentang Keppres 80 ada perubahan atau tidak ya. Di Keppres 80 pelantikan terjadwal 7 Februari tahun 2025," kata Wahyu di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).
Perubahan jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur dinilai dapat terjadi karena adanya perubahan jadwal penanganan perkara pilkada di Mahkamah Konstitusi.
Sumber : Detik, Antara | Editor : M. Kamali
.jpg)
