Penanganan PMK di Jatim, Disnak Usulkan Anggaran Rp 150 Miliar Hanya Disetujui Rp 25 Miliar

SURABAYA (Lenteratoday) – Anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) diusulkan oleh Dinas Peternakan Jatim sebesar Rp 150 miliar, tapi hanya disetujui Rp 25 miliar.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim mengambil langkah strategis, mengatasi dampak PMK yang menyerang ribuan hewan ternak di Jatim.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, disetujui pengalokasian dana sebesar Rp 25 miliar untuk mendukung pemulihan sektor peternakan tersebut.

Anggota Banggar DPRD Jatim, Muhammad Ashari menjelaskan bahwa anggaran itu akan dialokasikan melalui Dinas Peternakan (Disnak) Jawa Timur dalam APBD 2025. Dana ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan prioritas, seperti pengadaan obat-obatan, vitamin, pendampingan peternak, dan pemberian vaksin bagi ternak yang terdampak.

"Langkah ini menunjukkan perhatian serius pemerintah daerah terhadap sektor peternakan, terutama dalam menghadapi dampak dari wabah PMK," ungkap Ashari, Jumat(24/01/2025).

Namun, Politisi PKB tersebut mengakui bahwa usulan awal dari Disnak Jatim untuk penanggulangan PMK mencapai Rp 150 miliar. Meski demikian, besarnya usulan tersebut tidak memungkinkan untuk dipenuhi sepenuhnya, sehingga disepakati alokasi Rp 25 miliar yang diharapkan tetap efektif dalam mengatasi persoalan ini.

Data terbaru menunjukkan, berdasarkan Sistem Informasi Kesehatan Hewan (SIKHNAS) per 13 Januari 2025, sebanyak 12.934 sapi di Jawa Timur terinfeksi PMK. Dari jumlah tersebut, 689 sapi (5,4 persen) dilaporkan mati, sementara 272 sapi (2,1 persen) dipotong paksa. Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menambahkan bahwa angka tersebut hanya 0,4 persen dari total populasi sapi di Jatim yang mencapai 3,3 juta ekor.

"Sebanyak 8.500 sapi (65 persen) yang terkena PMK saat ini dalam proses pengobatan, dan 3.473 ekor (26 persen) sudah sembuh atau pulih," jelas Adhy.

Pengalokasian anggaran ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sektor peternakan di Jatim, yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah. Langkah ini juga menjadi wujud dukungan DPRD Jatim terhadap upaya pemerintah dalam melindungi peternak dari dampak kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh wabah PMK.

Ashari menegaskan, akan terus mengawal pelaksanaan program ini. Ia berharap, petugas kesehatan hewan dapat bekerja lebih maksimal, sementara para peternak dapat kembali melanjutkan produksi ternak dengan rasa aman dan perlindungan yang memadai.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais