SURABAYA (Lenteratoday) -Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menjadi sorotan tajam akibat lambannya penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah menghantam sektor peternakan.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Abdul Qodir, menilai Pemprov kurang serius merespons dampak ekonomi yang dialami peternak, termasuk soal realisasi janji ganti rugi untuk ternak yang mati akibat wabah tersebut.
“Wabah ini bukan hal kecil. Peternak kehilangan penghidupan, harga jual sapi jatuh, dan Pemprov seperti ragu untuk mengambil langkah tegas. Mana janji ganti rugi yang pernah disebutkan?” ungkap Abdul Qodir, Minggu (26/01/2025).
Politisi Fraksi PKB tersebut mendesak agar Pemprov Jatim segera menetapkan status darurat PMK. Langkah ini, menurutnya, menjadi kunci untuk mempercepat penanganan dan memastikan peternak mendapatkan hak mereka.
"Penetapan kondisi darurat akan membuka jalan untuk intervensi lebih serius, termasuk pemberian ganti rugi yang selama ini hanya sebatas wacana,” terangnya.
Lebih lanjut, Abdul Qodir juga mengkritik lambannya koordinasi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota yang disebut sering terjebak pada ego sektoral. “Ego sektoral ini menghambat proses penanganan. PMK ini krisis besar, tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Sinergi itu mutlak,” imbuhnya.
Untuk itu Abdul Qodir menekankan pentingnya vaksinasi serentak yang melibatkan semua pihak, mulai dari tenaga medis hingga pemerintah daerah. Namun, ia menyayangkan belum adanya langkah terstruktur yang nyata untuk mengendalikan penyebaran PMK.
"Vaksinasi seharusnya jadi prioritas utama. Tapi, di lapangan kita masih melihat ketidakteraturan distribusi dan pelaksanaannya,” tegasnya.
Selain masalah teknis, Qodir juga mengungkapkan bahwa janji pemerintah terkait ganti rugi untuk sapi yang mati belum terealisasi, bahkan belum ada kejelasan mekanismenya. Sementara itu, peternak yang sapinya tidak terjangkit PMK pun harus menelan kerugian besar akibat harga jual yang terus anjlok.
"Pemprov Jatim harus hadir dengan solusi konkret, bukan sekadar janji. Peternak sudah cukup menderita,” ujarnya.
Wabah PMK yang melanda Jawa Timur telah menciptakan krisis ekonomi di kalangan peternak. Sebagai salah satu provinsi dengan populasi sapi terbesar di Indonesia, keterlambatan respons dari Pemprov dianggap akan berdampak panjang, tidak hanya bagi peternak, tetapi juga bagi sektor pangan secara keseluruhan.
“Jika Pemprov terus lamban, kepercayaan peternak terhadap pemerintah akan semakin pudar. Saatnya membuktikan keberpihakan kepada rakyat kecil,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
