SURABAYA (Lentera) – DPRD Jawa Timur (Jatim) menyoroti alokasi anggaran Rp 37,5 miliar yang tercatat sebagai Belanja Fotokopi di RSUD dr. Soedono Madiun dalam APBD 2025. Anggaran tersebut dinilai janggal dan berpotensi sebagai bentuk pemborosan di tengah kebijakan efisiensi yang sedang digalakkan pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan, menegaskan bahwa pihaknya segera mengklarifikasi temuan ini kepada manajemen rumah sakit dan Pemprov Jatim. Ia menilai pengeluaran sebesar itu untuk kebutuhan fotokopi tidak masuk akal dan harus ditinjau ulang.
“Kami akan melakukan kroscek terhadap anggaran ini. Jika memang terbukti tidak rasional, maka harus segera direvisi. Apalagi pemerintah pusat sedang gencar melakukan efisiensi anggaran,” ujar Jairi, Senin (31/3/2025).
Menurutnya, Pemprov Jatim harus lebih ketat dalam mengawasi perencanaan anggaran di seluruh OPD, terutama dalam sektor pelayanan publik seperti rumah sakit. Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau pemborosan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa diminta bertindak tegas.
“Kami berharap Gubernur Khofifah bisa segera mengambil sikap. Jika OPD di bawahnya tidak selaras dengan kebijakan efisiensi, maka harus ada tindakan tegas agar tidak terjadi hal serupa di masa mendatang,” tegasnya.
Politisi Golkar tersebut menambahkan kasus ini harus menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk mengevaluasi sistem penganggaran di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, belanja yang tidak proporsional seperti ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pengadaan fasilitas medis. Bukan untuk belanja yang tidak jelas urgensinya,” tandasnya.
Hingga kini, pihak RSUD dr. Soedono Madiun belum memberikan penjelasan resmi terkait besarnya anggaran fotokopi tersebut. Sementara itu, DPRD Jatim menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika dalam klarifikasi nanti ditemukan kejanggalan, maka kami akan merekomendasikan revisi anggaran dan meminta pertanggungjawaban dari pihak terkait,” pungkas Jairi.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
.jpg)
