SURABAYA (Lentera) - DPRD Kota Surabaya melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) menggelar rapat dengan perwakilan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD dr. Soewandhi.
Rapat membahas evaluasi kinerja rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, serta strategi pemanfaatan anggaran pembangunan rumah sakit di masa mendatang.
Dalam rapat tersebut sejumlah anggota dewan mengusulkan agar dana pembangunan sebesar Rp305 miliar yang semula direncanakan untuk RS Surabaya Selatan sebaiknya dialihkan untuk memperkuat RSUD BDH, yang secara hitung-hitungan sudah terbukti menjanjikan dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut.
Salah satu anggota DPRD Aning Rahmawati, menilai RSUD BDH lebih layak dikembangkan karena telah menunjukkan kinerja keuangan yang sehat, dengan pendapatan mencapai Rp174 miliar dan pengeluaran Rp167 miliar.
Selain itu, BDH juga memiliki visibility study dan lahan seluas 5.000 m² yang siap dikembangkan.
“Dalam lima tahun, investasi Rp500 miliar bisa kembali. Ini jelas lebih realistis daripada proyek RS Surabaya Selatan yang masih menunggu pengesahan RTRW dan belum punya visibility study,” kata Aning, Sabtu (12/4/2025).
Aning juga memperingatkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) tidak terburu-buru membangun rumah sakit yang belum matang secara perencanaan. Alternatif seperti renovasi RS Surabaya Utara dinilai lebih cepat direalisasikan.
Selain itu, politisi dari PKS ini turut menyoroti RS Surabaya Timur yang masih berfungsi sebagai rumah sakit transit, serta tantangan SDM di RS Eka Chandra Rini yang bisa terganggu bila rekrutmen CPNS tertunda.
“Dukungan APBD untuk BLUD seperti RS BDH tetap penting, terutama untuk pengadaan dan perawatan alat medis. Jangan hanya kejar pendapatan, tapi utamakan pelayanan,” ujarnya.
Diketahui, Pansus LKPJ juga mendorong Pemkot Surabaya agar mengevaluasi ulang prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, termasuk proyek RS Surabaya Selatan, sebelum menetapkan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
