SURABAYA (Lentera) – DPRD Jawa Timur menyoroti serius capaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2024, khususnya terhadap dua Indeks Kinerja Utama (IKU) yang tidak tercapai yakni indeks theil dan gini ratio.
Dalam rapat evaluasi yang digelar Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD di Bakorwil III, DPRD Jatim menyebut infrastruktur sebagai salah satu akar persoalan ketimpangan tersebut.
Ketua Pansus LKPJ, Abdul Halim menegaskan bahwa capaian dua IKU tersebut harus menjadi catatan penting bagi seluruh OPD.
"Ini bukan kerja personal, ini kerja tim. Kalau ada dua indeks yang tak tercapai, maka perlu ditelusuri kenapa dan siapa yang bertanggung jawab. Salah satu yang kami dalami adalah persoalan infrastruktur,” ungkap Abdul Halim, Kamis (17/04/2025).
Menurut Politisi Partai Gerindra tersebut, banyak OPD yang mengakui kinerja mereka terkendala keterbatasan anggaran. Ia mencontohkan Dinas PU Bina Marga yang pada 2024 hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk membuat call center pelaporan jalan berlubang, tanpa dukungan cukup untuk peningkatan kualitas jalan.
“Dari data yang kami pelajari, sekitar 40 persen jalan di Jatim usianya sudah tua. Padahal standar usia jalan hanya 10 tahun. Ini tentu akan berdampak pada kualitas infrastruktur dan berimbas pada ketimpangan wilayah,” tegasnya.
Anggota Pansus lainnya, Satib juga mengkritisi ketimpangan kondisi jalan dan mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek infrastruktur. Ia menyoroti masih banyaknya jalan rusak yang dapat disebabkan oleh beban kendaraan yang berlebih atau pekerjaan konstruksi yang tidak maksimal.
“Kami ingin ke depan kualitas jalan di Jatim benar-benar bagus, tidak banyak yang jebol. Kami ingin tahu berapa persen yang dikerjakan swakelola dan berapa yang melibatkan pihak ketiga,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
