SURABAYA (Lentera) – Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) direspons serius oleh Fraksi PKB DPRD Jawa Timur. Anggota Fraksi PKB DPRD Jati, Multazamudz Dzikri, menilai langkah efisiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan melepas ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.
"Adanya efisiensi anggaran melalui Inpres harus menjadi renungan bersama. Bisa dimaknai, secara tidak langsung Pemerintah Pusat mendorong setiap daerah untuk mengupayakan kemandirian ekonomi di setiap daerah," ungkap Multazam, Senin (28/04/2025).
Legislator asal daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo, mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif menggali potensi lokal. Ia menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyiapkan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di masing-masing wilayah.
"Momentum ini harus dijadikan pelajaran berharga. Gubernur harus mampu melepas ketergantungan akan transfer pusat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," ujarnya.
Ia juga mengkritisi kecenderungan Pemprov Jatim yang masih sibuk dengan berbagai kegiatan seremonial. Menurutnya, penghematan anggaran harus dimulai dengan memangkas kegiatan yang tidak berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
"Gubernur juga harus rela menanggalkan kegiatan-kegiatan ceremonial yang menghabiskan uang milyaran rupiah untuk kegiatan yang lebih bermanfaat," terangnya.
Lebih lanjut, Multazam mendorong pengelolaan aset dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan sumber pendapatan. Ia menyebut, posisi strategis Jatim seharusnya membuka peluang lebih besar untuk menarik investasi dan menguatkan BUMD sebagai motor kemandirian ekonomi.
"Ada baiknya kalau Gubernur sudah mulai memikirkan kemandirian ekonomi di Jawa Timur melalui segala potensi yang dimiliki. Mengambil peluang investasi, mendukung industri lokal, dan meningkatkan kinerja BUMD bisa menjadi pilihan menambah deviden," paparnya.
"Gubernur bisa menjadikan BUMD sebagai alat kemandirian ekonomi agar tercipta ketahanan ekonomi. Banyak BUMD, baik holding maupun anak perusahaan yang mampu menyumbangkan deviden tinggi ketika diserahkan kepada ahlinya. Potensinya ada, tapi jajaran direksi belum mampu mengkapitalisasi potensi menjadi nilai rupiah," kata dia.
Menurut Multazam, situasi perang dagang antarnegara saat ini harus menjadi pemacu agar pemerintah daerah segera membenahi arah pembangunan ekonomi. "Seperti yang disampaikan oleh Menko PM, Gus Muhaimin, perang dagang global merupakan kesempatan untuk menciptakan kemandirian ekonomi," ujarnya.
Ia optimistis, jika kemandirian ekonomi daerah benar-benar terwujud, efek perang dagang global dapat diminimalkan. "Hemat saya, jika setiap Kepala Daerah mampu menciptakan kemandirian ekonomi di wilayahnya. Dampak perang dagang AS-Tiongkok insya Allah bisa dilewati dengan mudah," pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
