SURABAYA (Lentera) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meyambut baik program bantuan kesejahteraan bagi guru honorer yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.
Program tersebut mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000 per bulan serta bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester bagi guru honorer yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan D4 atau S1.
"Kami sangat apresiasi karena kebutuhan terhadap guru honorer ini terutama ekonominya, ya itu kan sangat membantu dengan apa yang diberikan oleh pemerintah apakah itu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat," tandas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur (Jatim) Aries Agung Paewai, setelah upacara Perngiatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Gedung Negara Grahadi, Jumat (2/5/2025).
Dia juga mengatakan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik apa yang diberikan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Lebih lanjut dia menandaskan dengan adanya peningkatan kesejahteraan, sehingga ada tambahan dari pemerintah pusat tentu mereka akan kembali bergairah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar.
"Nah, kita berharap ini balance dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu memberikan kualitas dan mutu pendidikan yang lebih baik lagi," tandasnya.
Saat ini, di Jatim sendiri ada sekitar 30 ribuan guru honorer. Jumlah tersebut dinilai masih cukup banyak. Sehingga kita berharap nanti yang belum masuk ke PPPK bisa terangkat masuk PPPK, karena memang ini lagi berproses kan, ya mudah-mudahan itu sudah proses.
"Tapi alhamdulillah, Ibu Gubernur sudah memberikan perhatian sama dengan pemerintah pusat. Jadi, memang kita sudah tahu betul bagaimana kondisi para honorer juga apakah itu GTT, PPT yang memang mereka mengajar di berbagai pelosok tempat yang memang membutuhkan perhatian yang sangat luar biasa," tandasnya.
Terkait mekanisme penyaluran bantuan, Aries menyebut pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. Namun ia memperkirakan bantuan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. “Teknisnya belum rinci, tetapi jika mengacu pada pernyataan Menteri Pendidikan, bantuan akan disalurkan langsung ke rekening guru. Pemprov Jatim pun selama ini sudah menggunakan pola serupa,” tuturnya.
Program kesejahteraan ini merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang lebih luas, termasuk renovasi terhadap 10.440 sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun dan digitalisasi ruang kelas di 15.000 sekolah di seluruh Indonesia. (*)
Reporter : Lutfi
Editor : Lutfiyu Handi
