BLITAR (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menjadi terbanyak dan satu-satunya di Jawa Timur, yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur selama 15 tahun atau 15 kali berturut-turut.
Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024, yang secara resmi diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim, Yuan Candra Djaisin kepada Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin di Kantor BPK RI Perwakilan Jatim, Sidoarjo, Jumat (2/5/2025).
Tururt mendampingi Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim, Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono, Kepala BPKAD Kota Blitar Widodo Saptono Johanes dan Inspektur Daerah Kota Blitar Ratih Dewi Indarti.
Menanggapi keberhasilan Pemkot Blitar mempertahankan opini WTP selama 15 tahun atau 15 kali berturut-turut, Wali Kota Blitar Mas Ibin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Blitar.
"Alhamdulillah, seluruh OPD telah bekerja keras dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban atau LKPD Tahun 2024," ujar Mas Ibin.
Lebih lanjut Mas Ibin mengatakan harapannya, semoga dengan predikat WTP ke-15 kali dari BPK ini dapat memperkokoh Pembangunan Kota Blitar.
"Menuju Kota Blitar yang Baru, Kota Maju, menuju Kota Masa Depan," tandasnya.
Dengan diraihnya opini WTP ke 15 kali berturut-turut ini, Pemkot Blitar menjadi yang terbanyak pertama dan satu-satunya di Jatim. Disusul Banyuwangi 13 kali, kemudian Kabupaten Jombang, Probolinggo dan Sidoarjo 12 kali. Bahkan, opini WTP ke 15 kali yang diraih Kota Blitar murni tanpa catatan, karena ada beberapa daerah yang meraih WTP tapi dengan catatan.
Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkot Blitar disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP). Opini WTP menunjukkan laporan keuangan, bebas dari kesalahan atau salah saji material.
Diraihnya opini WTP tidak lepas dari kemitraan dan sinergitas dengan DPRD Kota Blitar dalam proses perencanaan, pelaporan dan pengawasan keuangan daerah.
Kunci meraih Opini WTP diantaranya perencanaan dan penganggaran yang efektif efisien, pelaporan keuangan yang sesuai aturan dan tepat waktu, berfungsinya dengan baik aparat pengawas instansi pemerintahan (APIP).
"Harapan ke depan, seluruh OPD terus mempertahankan kinerja dan ketertiban dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Jika menemukan permasalahan aktif berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD," imbuh Mas Ibin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim yang ikut mendampingi penyerahan LHP LKPD Tahun 2024 menuturkan kalau hari ini penyerahan LHP, bersamaan dengan 9 daerah kabupaten dan kota lainnya di Jatim yang sama mendapat WTP.
"Kita (Kota Blitar) terbanyak 15 kali WTP, selanjutnya akan ditindaklanjuti catatan atau apa yang perlu diperbaiki," tutur Syahrul.
Karena penyerahan tadi diungkapkan Syahrul dilakukan singkat, tidak ada pemaparan jadi belum tahu apa saja catatan dari hasil LHP.
"Kami dari daerah diminta untuk mempelajari sendiri, sesuai aturan yang ada," ungkap politisi dari PDI Perjuangan ini.
Selanjutnya, ditambahkan Syahrul DPRD dalam 1-2 minggu kedepan akan mempelajari hasil LHP BPK tersebut, mengenai catatan-catatan yang diberikan.
"Untuk memberikan rekomendasi kepada Wali Kota, agar bisa ditindaklanjuti," pungkasnya.(*)
Reporter: Ais
Editor: Arief Sukaputra
