SURABAYA (Lentera) – Anggota DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri menyoroti ketergantungan fiskal Jawa Timur terhadap dana transfer pusat yang dinilainya memalukan. Ia menegaskan bahwa reformasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi kunci penting agar Jatim bisa lepas dari ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Multazam mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, ada empat provinsi yang sudah tidak lagi mengandalkan APBN karena keberhasilan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai lebih dari 60 persen. Empat provinsi tersebut adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
“Berdasarkan data yang dipaparkan, Jawa Timur bukan termasuk daerah yang tidak bergantung pada APBN. Memalukan,” ungkap Multazam, Senin (05/05/2025).
Politisi PKB tersebut menyebut klaim keberhasilan Gubernur Khofifah Indar Parawansa selama lima tahun terakhir tidak sejalan dengan kondisi riil. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang sering digaungkan tidak dibarengi dengan kemandirian fiskal yang nyata.
“Ini tamparan bagi Jawa Timur, Gubernur harus berbenah. Peluang yang berpotensi menambah deviden harus dimaksimalkan dengan baik. Alangkah indahnya ketika Jawa Timur bisa dibangun melalui PAD sendiri,” ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD Jatim ini menilai optimalisasi BUMD merupakan solusi konkret untuk memperkuat PAD. Dengan potensi ekonomi besar yang dimiliki Jatim, ia menilai sudah semestinya BUMD dapat berkontribusi lebih signifikan.
“BUMD bisa dijadikan ujung tombak peningkatan PAD,” tuturnya.
Namun demikian, ia menyayangkan kondisi BUMD di Jatim yang masih jauh dari harapan, terutama dari sisi setoran deviden yang dinilai minim meskipun sudah mendapat suntikan modal besar. Multazam menilai hal ini terjadi karena belum adanya pengelolaan yang serius dan transparan.
“Evaluasi BUMD dan kinerja jajaran komisaris serta direksi perlu diperketat. Butuh perbaikan dan peremajaan SDM di tubuh BUMD,” kata dia.
Multazam juga menegaskan bahwa tanggung jawab atas kinerja buruk BUMD ada di tangan Gubernur. Ia pun menyarankan adanya reformasi dalam pengisian kursi direksi demi memastikan profesionalisme dan kompetensi yang lebih baik.
“Reformasi direksi BUMD bisa menjadi alternatif perbaikan BUMD. Selama ini kondisi BUMD memprihatinkan, gak ada inovasi, banyak keluhan, dan terancam bangkrut. Khofifah tidak serius ngurusi BUMD,” tegas Multazam.
“Bahkan Bank Jatim yang nampak sehat di antara BUMD lainnya pun mengalami fraud hingga separuh laba, parah,” tambahnya.
Ia berharap di masa depan, Jatim bisa menjadi daerah yang mandiri secara fiskal dengan menjadikan BUMD sebagai pilar utama peningkatan PAD.
“Kedepan, saya berharap Jawa Timur mampu menjadi daerah yang tidak berketergantungan terhadap APBN. Jangan jadikan BUMD sebagai rumah penampungan, tapi harus diisi oleh SDM berkualitas dan dikelola secara profesional,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
