SURABAYA (Lentera)- Beberapa kepala daerah menyatakan tidak perlu mengirim anak ke barak militer. Seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur (Jatim) menyatakan lebih menekankan pentingnya pendekatan positif dan pendidikan karakter melalui sekolah-sekolah berkonsep taruna di Jatim.
Khofifah menyebut, Jatim telah memiliki sekolah dengan pendidikan penguatan karakter yang sudah ada sejak era Soekarwo, mantan Gubernur Jatim. Yakni SMA Taruna Nala dan Taruna Angkasa. Selain itu juuga ada SMA Taruna Brawijaya, Bhayangkara, dan Madani.
Bahkan Pemprov Jatim sedang merencanakan pembangunan SMA Taruna Pamong Praja yang bekerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Bojonegoro.
“Sekolah-sekolah ini dapat menjadikan anak menjadi speaker nasionalisme, kebangsaan, dan kenusantaraan,” ungkapnya Kamis (15/5/2025).
Kemudian, Khofifah juga menekankan pentingnya peran guru Bimbingan Konseling (BK). Menurutnya guru BK wajib jadi konselor berbasis AI. Dengand demikian maka analisis karakter bisa keluar kurang dari satu menit.
Gubernur Jatim itu juga menegaskan tidak perlu membanding-bandingkan anak dan mempercayai bahwa dengan pendekatan yang tepat, bisa membentuk karakter tanpa label stigmatisasi.
“Saya sangat tidak setuju disebut anak nakal. Saya tidak menyebut anak nakal, bagi saya anak itu terlahir putih fitroh,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menegaskan tak akan mengirim anak nakal ke barak militer. Dia menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki aturan dalam menegakkan disiplin bagi anak-anak.
"Kami kan ada aturannya, kita bukan negara yang siap perang kok. Kami sudah tahu kedisplinan itu wajib," kata Taj Yasin pada Kamis (15/5/2025) dikutip dari tempo.
Menurut dia, mendidik kedisplinan kepada anak nakal bisa dilakukan tanpa memasukkan pelajar ke barak militer.
Dia juga menandaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik permasalahan masing-masing. Sehingga penyelesaian pesoalan di satu wilayah bisa berbeda.
Dia berharap masyarakat tak membandingkan cara Pemprov Jawa Tengah menangani kenakalan pelajar dengan daerah lain. "Sama-sama menjalankan tugas yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Seperti yang telah diketahui bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat keputusan mengirim anak yang dikategorikan nakal ke barak militer. Keputusan itu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menemukan fakta bahwa anak-anak yang dikirim ke barak militer untuk mengikuti pendidikan karakter justru merasa tak betah.
Komisioner KPAI Aris Adi Leksono mengatakan meski tak ditemukan kekerasan fisik, Aris mencatat adanya tanda-tanda kelelahan yang dirasakan para peserta didik. Hal itu tercermin saat mereka mengikuti materi. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
Berbagai Sumber
