Targetkan 100 Sekolah Rakyat Tahun Ini, Pemerintah Gencar Siapkan Modul dan Tenaga Pendidik
BATU (Lentera) - Pemerintah pusat menargetkan 100 titik Sekolah Rakyat (SR) dapat beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, selain menyiapkan infrastruktur Kementerian Sosial (Kemensos) juga fokus merampungkan penyusunan modul pembelajaran dan perekrutan tenaga pendidik bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan swasta.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menyampaikan hingga saat ini sudah ada 53 titik Sekolah Rakyat, yang sedang dalam proses renovasi.
"Setelah dinyatakan layak, Kementerian PU akan merancang renovasinya. Nah kami mulai proses rekrutmen guru, siswa, dan penyiapan operasional lainnya. Sampai sekarang ini alhamdulillah semua berjalan lancar sesuai arahan Presiden," ujar Saifullah Yusuf usai menandatangani MoU dengan Al-Hikmah Boarding School, Kota Batu, Senin (19/5/2025).
Tidak hanya infrastruktur, Kemensos bersama Kemendikdasmen juga fokus pada penyiapan modul pembelajaran dan tenaga pendidik. Untuk mempercepat proses tersebut, Pria yang akrab dengan sapaan Gus Ipul, ini juga menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan swasta, seperti lembaga Al-Hikmah.
"Al-Hikmah mendukung kami dalam pengembangan modul kurikulum. Mereka juga memiliki aplikasi pendidikan yang bisa memudahkan kami dalam mengelaborasi kurikulum formal dan kurikulum pendidikan karakter yang disusun oleh Kemendikdasmen," jelasnya.
Sebagai sekolah berasrama, menurutnya SR akan menerapkan pembelajaran penuh selama 24 jam dengan pendekatan pendidikan karakter. Kolaborasi dengan pihak swasta dinilai penting agar kurikulum dapat segera disusun dan dijalankan sesuai kebutuhan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyebutkan jumlah siswa untuk tahun ajaran perdana Sekolah Rakyat diproyeksikan mencapai 10 ribu anak. Saat ini, menurutnya sekitar 4.000 hingga 5.000 siswa telah terdata di 53 titik SR. Kapasitas setiap sekolah disesuaikan dengan kondisi gedung, yang rata-rata memiliki 4 rombongan belajar (rombel) dengan jumlah siswa berkisar antara 100 hingga 200 orang.
Dari sisi sumber daya manusia, Gus Ipul juga menyebutkan kebutuhan tenaga pendidik diestimasikan mencapai 1.600 orang untuk mengajar 4.000 siswa. Tenaga pengajar tersebut terdiri dari guru, kepala sekolah, dan staf pendukung lainnya.
Dalam hal ini, menurutnya perekrutan diprioritaskan dari kalangan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.
"Kalau masih ada kekurangan, pemerintah akan membuka jalur rekrutmen khusus melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG)," katanya.
Dalam kesempatannya ini, Gus Ipul juga menyebutkan, program Sekolah Rakyat muncul sebagai respons atas tingginya angka putus sekolah dan rendahnya mobilitas sosial ekonomi anak-anak dari keluarga miskin.
Data Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 menunjukkan sebanyak 64,46 persen anak dari keluarga miskin tetap berada dalam kemiskinan saat dewasa. Pada tahun ajaran 2023/2024, angka putus sekolah meningkat di seluruh jenjang.
"Tercatat, 730.703 siswa SMP dinyatakan lulus namun tidak melanjutkan pendidikan (LTM). Dari jumlah tersebut, 76 persen keluarga menyebut faktor ekonomi sebagai alasan utama anak mereka berhenti sekolah," ungkapnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
