MALANG (Lentera) - Program nasional, Sekolah Rakyat (SR) di Kota Malang, akan beroperasi dengan tujuh rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SMP dan SMA.
Sebanyak 181 calon siswa yang lolos seleksi administrasi, akan menjalani tes kesehatan yang dijadwalkan pada Juli mendatang.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito mengatakan awalnya pendaftar SR di Kota Malang, mencapai lebih dari 240 calon siswa.
Namun setelah dilakukan profiling dan asesmen lapangan, menyisakan 181 pendaftar yang memenuhi persyaratan.
"Dari total pendaftar, ada yang tidak sesuai persyaratan, ada pula yang mengundurkan diri. Akhirnya, jenjang SMA terisi 77 siswa dan SMP 104 siswa. Untuk SD tidak ada pendaftar," ujar Donny, Selasa (27/5/2025).
Donny menyebutkan, untuk rombel jenjang SMP akan menjadi kewenangan Pemkot Malang. Di mana seluruh siswa akan ditempatkan di asrama, yang berlokasi di gedung Poltekom Kota Malang.
Sedangkan tiga rombel jenjang SMA berada di bawah wewenang provinsi, yang berlokasi di Jalan Kawi, Kota Malang.
"Praktis di Kota Malang sendiri ada empat rombel SMP, kemudian tiga rombel SMA tetapi menempati di gedung punya Pemprov Jawa Timur di Jalan Kawi," lanjut Donny.
Donny menuturkan, Dinsos Kota Malang kini tinggal menunggu jadwal dan petunjuk teknis pelaksanaan tes kesehatan dari kementerian terkait. Dirinya optimistis, seluruh tahapan akan selesai sebelum awal tahun ajaran baru.
"Sesuai informasi terakhir, tes kesehatan akan dilaksanakan sekitar Juli. Kami terus berkoordinasi agar tidak ada kendala teknis," katanya.
Lebih lanjut, Donny juga menyampaikan peserta program SR seluruhnya berasal dari desil 1 dan 2, kategori masyarakat miskin ekstrem dan miskin. Oleh karena itu, mereka juga otomatis masuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang kini diubah fokusnya dari bantuan sosial murni menjadi pemberdayaan keluarga.
"Pak Menteri Sosial menegaskan, ke depan kita mengurangi bantuan tunai langsung, lebih menitikberatkan pada pemberdayaan. Anak-anak akan bersekolah, sedangkan orang tua dibekali pelatihan ekonomi dan pendampingan sosial," kata Donny.
Mengenai alokasi anggaran pemberdayaan keluarga tersebut, Donny menegaskan Pemkot Malang tidak menganggarkan dana khusus untuk program ini. Seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
"Kami hanya mendukung dari sisi fasilitasi dan pendampingan warga yang belum terintervensi oleh program pusat. Anggaran untuk desil 1 dan 2 memang domain pemerintah pusat," jelasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
