
MOSKOW (Lentera) - Rusia memberikan syarat pada Ukraina terkait dengan gencatan senjata kedua belah pihak. Rusia meminta Ukraina untuk menarik pasukan dari wilayah Ukraina yang dikuasai pada September 2022.
Persyaratan tersebut terlihat dari sebuha dokumen yang diterbitkan media Rusia pada Senin (2/6/2025). Dokumen tersebut diserahkan kepada delegasi Ukraina melalui Turki.
Menurut memorandum tersebut, dikutip dari antara, Rusia mengusulkan agar Ukraina menarik pasukannya dari wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson berdasarkan jarak yang disetujui oleh kedua pihak.
Rusia mengusulkan larangan penempatan kembali pasukan Ukraina kecuali untuk gerakan penarikan pasukan ke jarak yang disepakati, penghentian mobilisasi dan pengumuman demobilisasi di Ukraina.
Dokumen tersebut juga menyerukan larangan pengiriman senjata dan pasokan intelijen ke Ukraina, dan diakhirinya kehadiran militer asing di wilayah negara tersebut.
Kemudian, Rusia juga meminta Ukraina harus menjamin penolakan tindakan sabotase terhadap Rusia.
Sedangkan, terkait pelaksanaan gencatan senjata akan dipantau oleh pusat pemantauan Rusia-Ukraina yang didirikan secara khusus.
Di satu sisi, Moskow dan Kiev akan mengumumkan amnesti bagi "tahanan politik," serta pemerintah Ukraina harus membatalkan darurat militer dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu 100 hari sejak gencatan senjata.
Syarat lain untuk penyelesaian tersebut mencakup pengakuan internasional atas wilayah Krimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson sebagai bagian dari Rusia.
Sementara itu, Ukraina harus mematuhi status netral dan non-sekutu, serta tidak akan berupaya memiliki senjata nuklir, dan memastikan hak, kebebasan, dan kepentingan penuh masyarakat berbahasa Rusia.
Perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina juga harus disetujui oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat secara hukum.
Kedua pihak harus meninggalkan klaim bersama terkait kerusakan akibat operasi militer.
Rusia dan Ukraina mengadakan putaran kedua negosiasi langsung di Istanbul pada Senin pagi (2/6/2025), dengan kesepakatan untuk mengadakan pertukaran tawanan perang lainnya dan berbagi nota kesepahaman masing-masing untuk gencatan senjata dan penyelesaian konflik. (*)
Editor : Lutfiyu Handi