DPRD Jatim Tunjuk Kota Malang Jadi Proyek Percontohan Digitalisasi Layanan Publik se-Provinsi

MALANG (Lentera) - DPRD Provinsi Jawa Timur menunjuk Kota Malang menjadi proyek percontohan dalam penerapan digitalisasi layanan publik di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, mengatakan penunjukan ini didasari oleh kesiapan sumber daya manusia, kekuatan infrastruktur, serta potensi fiskal Kota Malang. Yang dinilainya mumpuni untuk menjadi pelopor transformasi layanan pemerintahan berbasis teknologi.
"Kota Malang dengan resource yang luar biasa, SDM-nya luar biasa, kemudian pendapatannya juga luar biasa, kami dorong menjadi pilot project Provinsi Jawa Timur, bagaimana layanannya bisa terintegrasi semua," ujarnya, ditemui usai meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka, Selasa (3/6/2025).
Dedi menjelaskan, digitalisasi bertujuan agar masyarakat dapat merencanakan layanan yang dibutuhkan hanya dengan satu kali klik dari rumah. Hal ini dinilai akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan warga dalam mengakses layanan pemerintahan.
Harapan DPRD Jatim, lanjutnya, tidak hanya pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor. "Kami sangat mendorong kolaborasi apapun, baik dana, infrastruktur, maupun peningkatan SDM, agar masyarakat kita bisa lebih mudah mendapatkan layanan, terutama layanan dasar," kata Dedi.
Lebih lanjut, menurut Dedi, DPRD Jatim juga mengakui pengembangan layanan digital seringkali menghadapi tantangan klasik, seperti keterbatasan SDM dan anggaran. Namun, pihaknya mengklaim telah menyiapkan sejumlah solusi, salah satunya melalui program Cerdas Digital atau Cerdig, untuk meningkatkan literasi digital di seluruh wilayah Jawa Timur.
Dalam hal pendanaan, Dedi mengungkapkan DPRD Jatim tengah memetakan kemungkinan dukungan anggaran dari provinsi. Disertai dengan skema pembiayaan berbagi (sharing) antara provinsi dan pemerintah kota.
"Kami saling deteksi, di sisi mana Pemprov bisa support dan di sisi mana sharing-nya pemerintah kota. Jadi bisa berjalan bersama," tegasnya.
Menurut Dedi, penunjukan Kota Malang sebagai pilot project bukan tanpa alasan. Selain statusnya sebagai kota pendidikan dengan SDM digital yang tinggi, Kota Malang juga dinilai memiliki posisi strategis sebagai kota internasional yang banyak dikunjungi wisatawan asing.
"Insyaallah masyarakat Kota Malang 90 persen sudah melek digital. Selain itu, sumber pendanaannya mumpuni. Jadi tidak hanya lokal, Malang ini sudah menjadi kota internasional," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyambut baik dorongan dari DPRD Jatim. Ia memastikan Pemkot Malang akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan meningkatkan kapasitas SDM dan menyiapkan anggaran yang dibutuhkan.
"Yang substansial adalah dorongan agar Kota Malang sebagai pencontohan digitalisasi pelayanan publik. Itu yang sedang kami siapkan. Tentu SDM akan kami tingkatkan, anggaran juga," ujar Ali. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor : Lutfiyu Handi