MALANG (Lentera) - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, meluapkan kegeramannya usai menemukan fakta sekitar 20 persen kelurahan di Kota Malang belum menjalankan instruksi sosialisasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur.
Hal tersebut didapati Wahyu usai melakukan peninjauan lapangan dan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kelurahan pada Selasa malam (3/6/2025). Dalam sidaknya, Wahyu mendapati masih ada kantor kelurahan yang belum memasang atribut sosialisasi Porprov seperti banner dan umbul-umbul.
"Banyak masyarakat menilai gaung Porprov ini masih belum maksimal. Padahal saya sudah perintahkan sejak 23 Maret ke seluruh jajaran. Termasuk kelurahan sebagai ujung tombak ke RT/RW. Agar masyarakat tahu Kota Malang ini akan menjadi tuan rumah Porprov," ujar Wahyu, Rabu (4/6/2025).
Menurutnya, kelurahan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Oleh sebab itu, ia menyayangkan masih adanya kelurahan yang abai terhadap instruksi tersebut.
"Saya cek langsung tadi malam, dan memang benar masih ada kelurahan yang belum melaksanakan. Persentasenya sekitar 20 persen dari total kelurahan yang ada," katanya.
Wahyu menjelaskan, instruksi yang diberikan tidak hanya sekadar imbauan, tetapi perintah langsung dari pimpinan daerah. Bahkan, bentuk sosialisasi yang diminta pun terbilang sederhana, yaitu memasang banner dan umbul-umbul, serta menyebarluaskan informasi ke masyarakat.
"Kalau dari kantornya sendiri tidak ada tanda-tanda sosialisasi Porprov, bagaimana bisa warga tahu? Kan begitu," lanjutnya.
Ketika ditanya soal alasan yang disampaikan kelurahan, Wahyu mengaku tidak menerima dalih apa pun. Menurutnya, alasan yang diberikan justru klise dan tidak masuk akal.
"Alasan mereka klise. Saya kan juga berpengalaman di lapangan, cukup lama juga. Jadi itu bukan suatu alasan yang menurut saya logis. Tetapi mereka mengakui kesalahannya," katanya.
Ia menambahkan, sebelumnya para camat dan lurah juga telah mengikuti kegiatan pembinaan di Poltekad, sebagai bagian dari upaya penguatan kedisiplinan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, Wahyu menilai tak ada lagi alasan untuk tidak mematuhi perintah yang sudah sangat jelas.
"Saya gak ingin kejadian seperti ini terulang. Hal yang sepele saja seperti pasang banner masih belum kompak, apalagi kalau diberi tanggung jawab yang lebih besar," ucapnya.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)