TRENGGALEK (Lentera) – Pemerintah Kabupaten Trenggalek merancang perubahan besar dalam arah pembangunan lima tahun ke depan, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dengan tiga fokus utama: pembangunan kota yang lebih atraktif, peningkatan ekonomi masyarakat, dan penguatan sumber daya manusia.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menekankan perlunya pemerataan infrastruktur hingga ke pelosok desa dan optimalisasi aset daerah, agar bisa menjadi sumber pendapatan baru.
Nota penjelasan RPJMD tersebut disampaikan langsung oleh Bupati, yang akrab disapa Mas Ipin, dalam sidang paripurna DPRD Trenggalek, Rabu (11/6/2025).
“Tiga pilar yang ingin kami capai adalah menjadikan kota lebih atraktif, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan memperkuat kualitas SDM. Ini akan menjadi arah pembangunan Trenggalek ke depan,” ujar Mas Ipin usai rapat paripurna.
Ia menambahkan, pendekatan terhadap pembangunan infrastruktur juga akan diubah. Jika sebelumnya pembangunan jalan hanya dihitung dari panjangnya, kini fokusnya adalah pada pemerataan.
“Kita tidak ingin infrastruktur hanya menumpuk di kawasan datar atau perkotaan. Wilayah pedesaan juga harus tersentuh pembangunan. Karena itu, kami ajukan indikator baru, yaitu indeks pemerataan infrastruktur,” jelasnya.
Mas Ipin juga menyebut pentingnya membangun infrastruktur yang ramah bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim. “Kita ingin lingkungan juga terlindungi. Maka, pembangunan ke depan harus mampu mengurangi risiko bencana,” tambahnya.
RPJMD 2025–2029 ini, menurutnya, sejalan dengan pembahasan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Ia berharap struktur birokrasi yang dibentuk dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“SOTK itu kendaraan kita. Kalau arah pembangunannya jelas, maka struktur organisasinya harus bisa mengantar kita ke sana. Saya ingin ada ruang yang memungkinkan pendapatan masyarakat dan daerah meningkat,” tegasnya.
Mas Ipin optimistis bahwa dengan efisiensi anggaran, digitalisasi, dan pengelolaan aset daerah, pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat hingga 30 persen.
“Kita harus kurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Contohnya, Rumah Coklat yang sudah kita bangun tidak perlu lagi keluar anggaran. Sekarang sedang kita kaji agar bisa menjadi workshop dan pusat produksi. Harapannya bisa jadi sumber PAD,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung peluang kerjasama pengelolaan lahan eks TPA Jwalita dengan pihak ketiga. “Sudah ada tiga peminat yang ingin bekerja sama. Artinya kita tidak perlu mengeluarkan biaya pembangunan lagi. Tapi kita tetap harus siapkan insentif, asalkan bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah dan manfaat untuk rakyat,” pungkasnya.
Reporter: Herlambang/Editor: Ais
