MALANG (Lentera) - Dalam mengejar target zero kasus anak tidak sekolah (ATS) di tahun 2025 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menghadapi sejumlah kendala data dan sosial budaya masyarakat di lapangan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana menjelaskan salah satu kendala terbesar terletak pada keabsahan data ATS yang dimiliki, dari total 5.555 anak yang tercatat sebagai ATS di Kota Malang sebagian besar merupakan data lama yang belum dimutakhirkan dengan baik.
"Kami merasa kesulitan itu adalah validitas datanya, angka 5.555 itu bukan semuanya data valid. Kami sudah gandeng kecamatan, kelurahan, RT/RW, PKK, dan berkoordinasi dengan Dispendukcapil. Tapi tetap banyak yang belum sinkron," ujar Suwarjana, Rabu (11/6/2025).
Suwarjana juga mengungkapkan, sebagian anak yang telah teridentifikasi sebagai ATS menolak kembali ke jalur pendidikan formal. Ada yang sudah bekerja dan merasa tidak membutuhkan ijazah, serta tak sedikit pula yang menurutnya sudah menikah di usia muda.
"Jadi memang ada yang setelah kami data ternyata sudah menikah, atau kerja dan merasa cukup tanpa ijazah. Ini tantangan tersendiri," katanya.
Untuk itu, Pemkot Malang menggelar pertemuan lintas sektor dengan mengundang perwakilan satuan pendidikan, Bappeda, Dispendukcapil, Dinsos, Bagian Kesejahteraan Rakyat, hingga para camat.
Menurut Suwarjana, hal ini bertujuan untuk menyatukan basis data, menghindari tumpang tindih informasi, dan merumuskan pendekatan yang lebih efektif ke depan.
"Kami ingin menyinkronkan data dan mengevaluasi langkah setahun terakhir. Kalau memang tidak ada datanya, ya kita tidak bisa memaksa. Tapi kami tetap intensifkan komunikasi dengan pemerintah pusat lewat Zoom dan konsultasi langsung," imbuh Suwarjana.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan isu ATS telah menjadi salah satu dari lima program prioritasnya. Ia menyoroti akar persoalan ATS tidak tunggal, melainkan kompleks dan mencakup dropout, belum pernah sekolah, serta lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan.
"Banyak penyebabnya, bisa karena biaya, menikah muda, atau karena masih ada paradigma bahwa sekolah itu tidak penting," terang Wahyu.
Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka ATS hingga 41 persen sejauh ini adalah hasil dari kerja keras berbagai pihak. Wahyu berharap, dengan program seragam gratis dan beasiswa yang digulirkan Pemkot, angka ATS bisa ditekan lebih signifikan dalam waktu dekat.
"Saya optimis, karena ini jadi prioritas kami. Upaya sudah dilakukan, tinggal menguatkan koordinasi dan mempercepat eksekusi program," tegas Wahyu.
Disebutkannya, deteksi ATS lebih sulit dilakukan pada jenjang SMA. Karena sebagian besar dari mereka yang tidak melanjutkan pendidikan justru sudah terlibat dalam aktivitas kerja atau pernikahan.
Ke depan, Pemkot akan menyusun langkah strategis berbasis evaluasi tahunan yang dilakukan pada diseminasi kali ini. Rencana tersebut mencakup alokasi anggaran, pemetaan intervensi dari tiap OPD, hingga peran satuan pendidikan dalam menjangkau ATS secara langsung.
"Ini akan jadi dasar perencanaan ke depan. Kita evaluasi apa yang kurang, lalu kita masuk di situ. Kegiatan pembiayaan, sinergi OPD, semua dikaitkan dalam strategi ini," pungkas Wahyu.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
