30 June 2025

Get In Touch

Di OTT Mandailing Natal, KPK Buka Potensi Periksa Gubernur Bobby 

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.

JAKARTA (Lentera) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui mendapatkan informasi tentang kedekatan Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumatra Utara, Topan Obaja Putra Ginting dengan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution. Hal ini membuat lembaga antirasuah tersebut juga tak menutup kemungkinan akan memeriksa menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

KPK sendiri baru saja menetapkan Topan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatra Utara. Penyidik menangkap Topan dan empat tersangka lainnya dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Kamis lalu.

"Kalau nanti [aliran dana] ke siapa pun; ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas; atau ke gubernur [Bobby Nasution]. Ke mana pun itu dan kami memang meyakini. Kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak," ujar Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Sabtu (28/06/2025).

Dia mengatakan, penyidik memperoleh informasi kedekatan antara Bobby dan Topan bahkan terjadi sebelum keduanya berdinas di Provinsi Sumatra Utara. Hal ini merujuk saat Bobby, sebagai Wali Kota Medan, tiba-tiba menunjuk Topan menjadi pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Medan. 

"Orang dekatnya Gubernur, saudara BN [Bobby Nasution]. Bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya sudah menjadi orang dekatnya," kata dia.

Menurut dia, penyidik selalu menerapkan pola follow the money dalam pengusutan kasus korupsi. Pada saat itu, lembaga antirasuah tersebut menerima kabar bahwa pengusaha swasta yang memberikan suap telah menggelontorkan uang senilai Rp2 miliar dari total sekitar Rp46 miliar yang disepakati.

"Uang Rp2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer," kata Asep.

Dia mengklaim tak akan memberikan perlakuan berbeda terhadap siapa pun yang memang berkaitan dengan kasus korupsi pada proyek senilai Rp231,8 miliar tersebut. Dia juga memastikan penyidik akan memanggil dan memeriksa Bobby Nasution jika memang mengetahui soal praktik korupsi enam proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan Satker PJN Wilayah I Sumatra Utara.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) menyaksikan petugas KPK saat menunjukkan barang bukti uang yang disita dalam OTT di Sumut.(ant)
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) menyaksikan petugas KPK saat menunjukkan barang bukti uang yang disita dalam OTT di Sumut.(ant)

"Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke Gubernurnya, kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan ditunggu saja ya," tutur Asep.

Menteri PU Janji Transparan

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, sikap transparannya terkait OTT di Sumut dengan menyatakan tidak akan menutup-nutupi satu lubang pun demi menjaga integritas.

"Saya tidak akan nutupi satu lubang pun, enggak ada," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu malam.

Ia menyebut kasus itu sebagai tamparan keras terhadap dirinya karena selama ini telah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk menghadirkan integritas dan kejujuran dalam setiap pelaksanaan tugas.

Meski menekankan asas praduga tak bersalah, Dody menyatakan tidak akan menutup-nutupi satu lubang pun dan akan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas.

Ia menegaskan, jika telah mendapat persetujuan dari Presiden akan segera membenahi dan membersihkan kementeriannya,

Sebagai langkah nyata, katanya, jika Presiden merestui maka mulai minggu depan Kementerian PU akan mengevaluasi seluruh jajaran, mulai dari pejabat eselon I hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Dody berharap langkah itu menjadi pengingat bagi semua penyelenggara negara untuk selalu menghadirkan Tuhan di hati dan menjunjung tinggi amanah dalam membangun bangsa.

Meski begitu, dia tidak memberikan keterangan mendalam mengenai adanya OTT yang menjerat jajarannya di Sumatera Utara.

"Kalau detailnya malah saya nggak copy, malah saya baca di media, jadi dari pada saya salah mungkin bapak/ibu sekalian kalau mau tau detail langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi," ucapnya.

"Saya takut nanti memberikan info yang salah, saya cuma baca di media dan bagi saya itu sudah tamparan yang sangat keras," tambah Dody.

Editor: Widyawati/berbagai sumber

 

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.